Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan, kondisi riil dunia pertembakauan nasional di tingkat petani hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Khususnya pada dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- Ikuti Video Conference Penanganan kasus Covid-19, Bupati Karanganyar Minta Tambahan Vaksin
- Pemkot Solo Tata 1.600 PKL CFD
- 500 Aparat Gabungan di Demak Disiagakan
Baca Juga
"Kami justru merasa selama sembilan tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi belum ada kebijakan yang menyejukkan. Artinya, merawat, melestarikan, dan melindungi budidaya tanaman tembakau itu sendiri," ujarnya, Selasa (31/10).
Sebaliknya, menurut Agus, selama sembilan tahun terakhir kebijakan pemerintah tidak berpihak terhadap para petani tembakau. Bahkan cenderung ingin menyingkirkan/mematikan budidaya tembakau secara pelan-pelan.
"Baik melalui regulasi yang sudah ada, maupun yang sedang direncanakan," katanya, menanggapi safari Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka, ke Desa Gondangwinangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Minggu (29/10).
Dalam kunjungan itu, Gibran menyerap aspirasi dari kalangan petani tembakau terkait rendahnya harga tembakau kering dan pembatasan pupuk bersubsidi.
Terkait itu, Agus Parmuji meminta agar Gibran mempelajari dulu seluk beluk pertembakauan sebelum terjun ke lapangan untuk mencarikan solusi bagi para petani.
“Kalau Mas Gibran bicara masalah tembakau, apalagi jika berjanji akan mencarikan solusi bagi para petani, kami anggap itu kurang pas. Harusnya belajar dulu dari Presiden Jokowi yang telah terlebih dahulu paham problematika pertembakauan,” ujarnya.
Agus menjelaskan ebijakan pemerintah yang kurang mendukung aspirasi petani tembakau nasional. Antara lain, adanya kebijakan kenaikan cukai rokok setiap tahun yang berimbas pada melemahnya pembelian tembakau lokal. Masih longgarnya kran impor, termasuk belum ada perlindungan tata niaga tembakau nasional guna menangkal gempuran tembakau impor dari luar negeri.
Pemerintah saat ini, menurut Agus, seharusnya paham masalah yang mendera para petani tembakau. Karena beberapa kali mereka telah melakukan audiensi serta pertemuan-pertemuan dengan presiden Jokowi untuk melayangkan aspirasi. Tujuannya adalah mencari solusi atas beragam masalah klasik di tingkat petani.
"Sekitar lima kali kami (perwakilan APTI) bertemu Presiden Jokowi, untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan klasik yang selama ini dihadapi petani tembakau. Di situ pula, presiden mengakui hebatnya kekuatan ekonomi tembakau di 15 provinsi sentra. Beliau juga berjanji akan memberikan solusi berupa kebijakan yang berpihak, untuk melindungi pertembakauan nasional yang menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Tapi sampai detik ini, semua belum terealisasi,” katanya.
Pada tahun 2020, presiden menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 dianggap cukup menyakitkan petani. Namun begitu, tak ada satupun melindungi keanekaragaman budidaya tembakau di tingkat petani justru muatan adalah kenaikan cukai rokok setiap tahun hingga diversifikasi tanaman jadi sulit diterapkan oleh wilayah sentra pertembakauan nasional.
"Kami hanya berharap tidak ada lagi kenaikan cukai rokok yang siginifikan, hentikan keran impor, dan program kementerian yang pro petani," lanjutnya.
Atas dasar berbagai alasan tersebut, pihak APTI meminta agar tidak ada satupun pihak, termasuk Gibran untuk memberikan janji-janji manis terkait solusi masalah pertembakauan nasional kepada kalangan petani.
"Kalau belum paham betul problem yang terjadi di dunia pertembakauan nasional, kami harap tidak mudah memberikan janji-janji. Toh perjuangan kami sejauh ini juga masih belum menemui titik terang. Jadi, Mas Gibran yang kami hormati, alangkah lebih baik tanyakan dulu masalah tembakau kepada Pak Presiden Jokowi," pungkasnya. 
- Polres Sukoharjo Sosialisasikan Operasi Patuh Candi 2023 Melalui Siaran Radio
- Hari ini, Karya Bakti TNI Di Desa Kartoharjo Dimulai
- Dien Syamsudin Motivasi Jemaah Calon Haji Asal Karanganyar
