Golkar Siap Wujudkan Demokrasi Politik Dalam Musyawarah Daerah

Dua kader Partai Golongan Karya dipastikan mencalonkan diri untuk dipilih dalam Musda DPD Partai Golkar Jawa Tengah pada tanggal 9-10 Maret besok.

Baca Juga

Ketua Steering Committee Musda Golkar Jateng, Anton Lami Suhadi, dua kandidat bakal calon ketua DPD Golkar tersebut adalah Bupati Karanganyar Juliyatmono, dan Panggah, Anggota DPR RI.

Menurut Lami, keduanya telah memenuhi persyaratan dan melengkapi berkas pendaftaran kepada panitia Musda.

Meski demikian, Lami mengungkap pihaknya juga masih menunggu kandidat lainnya apabila ingin melengkapi berkas persyaratan hingga Senin pukul 09.00 wib pagi.

"Syarat dukungan menjadi bakal calon, mesti memiliki minimal 30 persen dari total 41 suara. Satu kandidat minimal punya 13 dukungan. Artinya bakal calon maksimal ada 3 orang saja," kata Lami, Sabtu (7/3).

Lami menambahkan, selain pemilihan ketua, dalam Musda tersebut akan ada laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya. Kemudian juga menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan.

Menambahkan, Ketua Harian DPD Golkar Jateng, Iqbal Wibisono, mengatakan Golkar memberikan kesempatan pada semua kader untuk mendaftar.

Meski demikian, dia mengingatkan agar para kader harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh partai. Menurutnya, hal ini merupakan wujud pendidikan politik yang baik untuk kader partai.

"Semua kader partai memiliki kesempatan yang sama. Mereka bisa mendaftarkan diri. Asal memang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Kemudian dalam penentuannya juga diserahkan kepada anggota. Ini pendidikan politik dan demokrasi," kata dia.

Iqbal berharap, pelaksanaan musda besok dapat berjalan secara lancar dan adem. Dia ingin agar mufakat dapat ditempuh tanpa adanya ketegangan.

Oleh karenanya dia meminta semua kader mengedepankan musyawarah secara terbuka.

Disinggung mengenai ketua DPD Golkar saat ini, Iqbal mengatakan bahwa Wisnu Suhardono sebetulnya masih memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan di periode ketiganya itu.

Namun, Iqbal mengungkap bahwa Wisnu enggan lantaran ingin memberikan kesempatan kepada kader lainnya untuk memimpin.

"Sebetulnya bisa, ia hanya perlu surat persetujuan dari ketua umum Golkar. Namun beliau enggan, karena memang ingin memberikan kesempatan bagi kader lainnya," tutup Iqbal.