Izin impor beras sebanyak satu juta ton yang diterbitkan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak selaras dan bertolak belakang
dengan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) menyerap gabah petani.
- Pemkab Berikan Tambahan Modal BPR Karanganyar Rp2 Miliar
- Restorasi Pantura Jateng, Partai Nasdem dan Yayasan Bakti Lestari Tanam Mangrove di 9 Daerah
- Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah Pengaruhi Ketaatan Bayar Pajak
Baca Juga
Pakar ekonomi pertanian asal Institute Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menyebutkan, kebijakan yang akan terlaksana dalam dua bulan ke depan itu juga tidak selaras dengan visi Presiden Joko Widodo.
"Kebijakan ini tidak mematuhi visi Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya menolak impor," katanya kepada wartawan, Kamis (23/8).
Menurut Gandhi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman perlu segera melakukan dua pola kerja agar kebijakannya yang komitmen mengedepankan produksi beras petani lokal mempunyai landasan kokoh untuk bisa mengimbangi alasan impor dari Kemendag.
Pertama, dengan melakukan konsolidasi petani untuk mengetahui kondisi panen padi petani, sehingga bisa diperkirakan apakah masih diperlukan impor beras guna memenuhi stok nasional.
"Kalau ternyata cukup, bakal menjerit petani dengan dilakukannya impor. Kalau Amran Sulaiman sudah mengonsolidasikan petani, berarti kan langsung mendengar dari suara petani. Bukan suaranya Menteri," ucap Gandhi.
Kemudian upaya kerja kedua yang bisa dilakukan Amran Sulaiman, dengan mendorong dan memotori segera terwujudnya program diversifikasi pertanian di Tanah Air.
Dengan program itu, petani tidak akan lagi bergantung pada beras sebagai konsumsi nasional di seluruh daerah, tapi justru menyesuaikan dengan tradisi sumber daya lokal.
Lebih lanjut, Gandhi menilai impor beras 1 juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan, harus benar-benar dipastikan sudah berdasarkan keputusan langsung dari Amran Sulaiman.
Apalagi, kata Gandhi, hingga saat ini harga beras di pasaran masih stabil dan belum ada keluhan lonjakan harga. Secara data juga dikabarkan masih cukup memenuhi stok beras nasional.
"Karena setahu kita semua, Amran Sulaiman itu Menteri
yang semangatnya tegas menolak impor. Prioritasnya kan pemberdayaan
petani agar meningkatkan produksi padinya," ujar Gandhi. 
- Smartfren Masuk Jadi 100 Merek Terkemuka di Indonesia
- Taj Yasin Dorong Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Jawa Tengah
- 62 Perjalanan Kereta Api Disiapkan Hadapi Libur Natal
