Lembaga penyiaran Indonesia, dalam hal ini televisi
nasional berpotensi digunakan sebagai kepentingan politik tertentu,
terutama menjelang Pemilu 2019 nanti. Makanya, butuh kerja sama stakeholder untuk menghadapi itu.
- Prabowo-Gibran Makin Dekat ke Istana, Relawan Gelar Kampanye Kreatif di Tangerang Selatan
- Safari Politik, Sudaryono Targetkan Kepala Daerah Di 28 Kabupaten Kota Kader Gerindra
- Ajak Generasi Z Jadi pengawas Partisipatif, Bawaslu Purbalingga Deklarasi Relawan Patroli Cyber
Baca Juga
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yuliandre Darwis mengingatkan, lembaga penyiaran Indonesia haruslah menjaga kualitas Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang berkualitas.
"Pemilihan Umum berkualitas bermartabat dan bisa dilihat oleh seluruh penjuru dunia," katanya dalam sambutan di acara Rapat Pimpinan KPI di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11).
Rapat ini digelar dengan semangat pengaturan dan pengawasan siaran Pemilu bersama KPU, Bawaslu, Komisi I DPR RI, dan Dewan Pers dalam mewujudkan lembaga penyiaran yang berimbang dan independen.
"Ini adalah sebagai warning ataupun sekaligus mengingatkan bagi kita bersama. Kami sadar tentunya lembaga ini banyak celah," pungkasnya.
- Tokoh Muda Perempuan Muncul Untuk Pilkada Solo 2024, Ini Salah Satunya
- Paguyuban PKL Rembang Dukung Vivit-Umam
- Ketua DPC Kota Salatiga Instruksikan Menangkan Ganjar dan Partai
