Musrenbang Wonogiri Didominasi Usulan Infrastruktur dan Pertanian

Musrenbang tingkat Kabupaten Wonogiri di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu, (16/4). Dwi Esty/RMOLJateng
Musrenbang tingkat Kabupaten Wonogiri di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu, (16/4). Dwi Esty/RMOLJateng

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring masukan dari bawah (bottom up) dalam upaya merumuskan rencana pembangunan daerah tahun 2026.

Hasilnya, sektor infrastruktur dan pertanian menjadi usulan yang paling dominan dalam giat yang dihelat di pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu, (16/4).

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Heru Utomo menyampaikan, dari total masukan, hasil dari musyawarah di tingkat desa pada awal Januari yang diharmonisasikan dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dari 228 usulan, 152 diantaranya ditujukan khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terkait Pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pemeliharaan jalan.

“Sedangkan, di musrenbang RKPD desa/kelurahan juga menyebut sebanyak 249 dari total 718 usulan ditujukan kepada DPU. Selainnya, ada 287 usulan mengarah kepada Dinas Pertanian terkait dengan pembangunan sumur bor/pantek, irigasi dan penyediaan sarana prasaran pertanian yang lain,” papar Heru.

Sementara itu, Kepala DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono mengajak semua pihak untuk memahami kesulitan akibat efisiensi keuangan yang diberlakukan pemerintah pusat. 

“Tentu saja membatasi rumusan dari rencana kerja yang disusun. Apalagi, penyusunan RKPD telah disiapkan sebelum kebijakan pemotongan anggaran digulirkan,” jelasnya.

Memahami kondisi yang ada, Sriyono akhirnya menyerahkan pengaturannya kepada Bupati. “Monggo diatur saja asalkan rakyat tetap makmur,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Bidang Penyusunan Program, Bappeda Jawa Tengah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bappeda provinsi Jawa Tengah, Yusmanto menyampaikan harapan agar tahun 2026 Wonogiri dapat kembali menjadi lumbung pangan nasional.

“Adanya Waduk Gajah Mungkur dan Waduk Jlantah sebagai sumber air menjadi daya dukung untuk mewujudkan target sebagai sentra penghasil beras,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Rico Radetya yang hadir melalui media zoom, menyampaikan perihal sinkronisasi antara visi misi daerah dengan pemerintah pusat. “Jadi RKPD harus disinkronkan dengan RKP yang diterbitkan Bapenas,” imbuhnya.

Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri ditutup dengan penandantanganan hasil musyawarah.