Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menegaskan upaya mempercepat pembangunan daerah tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah.
- 27 Perusahaan Buka Lowongan di Jepara Job Fair 2025
- Awal Tahun 2019, Semarang Ground Breaking Tahap I MRT Senilai Rp 1,2 T
- Wali Kota Semarang: Jaga Lingkungan dan Laut
Baca Juga
Ia menyatakan hal itu dalam Rakor Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di gedung Bappeda Jateng, Rabu (23/1/2019).
Ketua Forum TJSLP itu berujar dunia usaha atau swasta pun harus aktif terlibat.
Karena anggaran pemerintah untuk pembangunan hanya berkisar 30 persen.
Ia menjelaskan, konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis dan community yaitu media dan masyarakat.
"Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu 30 persen untuk membangun, sedangkan sisanya 70 persen dari pihak swasta," tegasnya.
Sri Puryono menambahkan, prestasi Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari andil dunia usaha yang memberikan bantuan melalui program TJSLP.
Bahkan, presentase penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2017-2018 tertinggi secara nasional.
Sampai Maret 2018 yang dirilis pada September penduduk miskin Jateng sebesar 3,6 juta orang atau 11,19 persen.
"Dulu pada waktu awal tahun 2013 saat Pak Ganjar memimpin sebesar 14,48 persen sekarang menjadi 11,19 persen. (Penurunan angka kemiskinan) ini kencang sekali. Kalau peran Bapak/Ibu bisa dimaksimalkan, insyaAllah itu bisa menurunkan (angka kemiskinan)," paparnya. 
- Sekda Sukoharjo : Hibah Rp6,68 Miliar Bukan Sekadar Uang, Tapi Kepercayaan!
- Pj Wali Kota Tegal Agus Dwi Luncurkan E-Retribusi Pasar Pagi
- Perpisahan Penuh Haru: Farewell Parade Untuk Komjen Pol Ahmad Luthfi Di Mapolda Jateng
