Peraturan yang ada sesungguhnya tidak menghendaki ada calon tunggal dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun demikian, hal itu bukan berarti tidak diperbolehkan.
- Gibran Suksss Bangun Solo Techno Park Jadi Inkubator Tingkat Nasional
- Sukirman: Rokok Ilegal Rugikan Negara
- KPU Surakarta Siapkan Antisipasi 28 TPS Rawan Banjir
Baca Juga
Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menjelaskan bahwa pasal 229 ayat 2 UU 7/2017 tentang Pemilu secara tegas menyebut bahwa KPU harus menolak pendaftaran paslon jika diusung gabungan seluruh parpol peserta pemilu, atau paslon diusung koalisi sejumlah parpol yang mengakibatkan parpol lainnya tidak dapat mendaftarkan.
Artinya, partai tidak diperbolehkan membentuk koalisi yang mengakibatkan koalisi lawan tidak terpenuhi ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Tidak boleh memborong habis kursi koalisi agar memberikan jalan bagi koalisi lain untuk memajukan paslon," jelasnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (20/7).
Namun demikian, aturan itu cukup renggang, sehingga memungkinkan keberadaan calon tunggal tetap bisa terjadi.
Setidaknya ada tiga catatan Hinca yang bisa membuat calon tunggal bisa melenggang di Pilpres 2019 mendatang. Pertama, ketika ada dua paslon yang mendaftar, tetapi salah satu paslon tidak memenuhi syarat.
Setelah diusulkan paslon pengganti dalam waktu 14 hari pun ternyata paslon pengganti juga tidak memenuhi persyaratan. Pasal 232 dan pasal 233 UU Pemilu," jelasnya.
Kedua, ketika ada dua paslon yang mendaftar tetapi salah satu paslon berhalangan tetap dalam waktu tujuh hari sebelum ditetapkan sebagai capres dan cawapres, dan parpol/koalisi parpol pengusungnya tak mengusulkan paslon pengganti. Sebagaimana tertera pada Pasal 234 ayat 1 UU Pemilu.
Kondisi ketiga, ketika setelah perpanjangan jadwal pendaftaran paslon selama 14 hari, tetap hanya ada satu paslon yang mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pasal 235 ayat 4 UU Pemilu," sambungnya
Jika ketiga kondisi tersebut terjadi tentu calon tunggal pada Pilpres 2019 tak terhindarkan dan harus melawan kotak kosong.
Tentu hal ini akan menjadi preseden buruk untuk kita ke depan," tukas Hinca. 
- Kenakan Baju Adat Palembang, Kepala Rutan Salatiga Serahkan Remisi Kemerdekaan Kepada 67 Napi
- Upacara Kemerdekaan Danau Rawa Pening, Koordinator Petani : Dua Tahun Kami Tidak Merdeka
- Bendera Raksasa Berukuran 12 X 8 Meter dan Sirine Ambulan Warnai Detik-Detik Proklamasi di Pasar Wisata Tawangmangu
