Ma'ruf mengatakan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Masih banyak juga kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks resiko bencana tinggi.
- Bakesbangpol Blora Gelar Peningkatan Kapasitas Perkumpulan Bhakti Praja
- Ringankan Penyandang Disabilitas, Pemkot Tegal Berikan 45 Alat Bantu
- Tunggu Jadwal Dari BKN, BKD Rembang Akan Gelar Tes Kompetensi P3K
Baca Juga
"Hal ini menuntut penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat juga harus mampu mengurangi dampak bencana bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat" kata Wakil Presiden (Wapres) dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2024 di Hotel Pullman Grand Central, Bandung, Rabu, 24/04)
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Kementerian, BNPB, para gubernur, serta BPBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dia menekankan setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah dituntut berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana.
"Upaya penurunan resiko bencana sudah sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah," katanya
Ma'ruf Amin menekankan bahwa tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, aman, dan akurat. Kolaborasi bersama lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
"Pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana dalam negeri perlu terus dioptimalkan,” kata dia.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana yang menghadiri acara rakornas mengatakan, pada 2023 lalu kasus bencana masih cukup tinggi meskipun terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk kejadian bencana yang terjadi di Jawa Tengah.
“Kejadian bencana dari tahun ke tahun masih terjadi. Ketika musim kemarau terjadi kebakaran, pada musim hujan terjadi bencana banjir, semuanya karena adanya perubahan iklim," katanya sesuai dengan arahan Wakil Presiden.
Dalam hal penanganan kebencanaan, lanjut Nana, prinsip pencegahan harus lebih dikedepankan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemetaan lokasi rawan bencana dan meminimalisir kejadian bencana.
Menurut Nana, model penanganan bencana tidak lagi menggunakan cara konvensional, tetapi lebih mengarah pada pengembangan teknologi dan inovasi. Banyak contoh pengembangan teknologi dan inovasi terkait pencegahan dan penanganan bencana.
Di Jawa Tengah misalnya ada pengembangan teknologi pendeteksi dini kejadian bencana longsor. Teknologi tersebut dikembangkan oleh masyarakat dan BPBD Kabupaten. Bahkan sudah dipraktikkan di tingkat desa di Kabupaten Banjarnegara.
"Kita juga bisa menggunakan rekayasa cuaca atau dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk cuaca ekstrem. Kemudian penanganan dengan water bombing juga akan lebih ditingkatkan (untuk kejadian kebakaran)," jelas Nana.
Selain pengembangan teknologi, penanganan bencana juga dapat dilakukan dengan kembali menggalakkan penanaman dan perawatan pohon di lahan kritis. Selain itu, akan terus membentuk komunitas masyarakat tanggap bencana.
- Menata Impian Lolos Sekolah Kedinasan Dan TNI-POLRI
- Bakesbangpol Blora Gelar Peningkatan Kapasitas Perkumpulan Bhakti Praja
- Siap Sukseskan Peringatan May Day 2025, Pemkab Tegal Siapkan Sejumlah Acara
