Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, melakukan langkah preventif guna mencegah penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
- Pemkot Semarang Gandeng Belanda untuk Atasi Banjir dan Rob
- Tren Penurunan Jumlah Kasus Berlanjut, Upaya Pengendalian Covid-19 Harus Konsisten
- Turun ke Pelosok Desa, Kapolres OKI Beri Sembako ke Warga
Baca Juga
Upaya pencegahan penerimaan gratifikasi tersebut adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 338 / 6050 /2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Surat Edaran ini sekaligus menindaklanjuti SE Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
“SE ini ditujukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan good governance dan clean goverment serta untuk meminimalisir benturan kepentingan,” kata Sekda Purbalingga Herni Sulasti, Kamis (13/4/2023).
Herni menjelaskan, beberapa poin penting dalam SE tersebut diantaranya pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilarang menerima, meminta, memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas maupun pemberian lainnya dari/untuk bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan pekerjaannya.
“Poin lainnya jika terlanjur menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya agar segera melaporkan melalui PIC Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) masing- masing dan diteruskan kepada UPG Kabupaten Purbalingga dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga,” jelasnya.
Herni menambahkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Purbalingga diperintahkan untuk melakukan pendataan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat negara dan pegawai lainnya, yang selanjutnya direkam dan dilaporkan kepada KPK RI. 
- Pro-Kontra Dukungan Marak di Instagram Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono
- Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa: Angkatan Siber Harus Didesain Secermat Mungkin
- Dorong Literasi, Big Bad Wolf Book "Pesta" Diskon Pembelian Buku
