Bapenda Kota Semarang Kejar Target Pendapatan Jelang Akhir Tahun

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang masih memiliki waktu selama dua minggu ke depan hingga tanggal 31 Desember 2021 untuk mengejar target pendapatan daerah.


Target ini terus dikejar untuk bisa membiayai belanja organisasi pemerintah daerah (OPD). Sampai pertengahan bulan Desember, realisasi pendapatan terhitung mencapai Rp4,2 triliun dari total target Rp5,1 triliun.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto menyampaikan, untuk pendapatan asli daerah (PAD) hingga saat ini mencapai Rp1,9 triliun dari target Rp2,6 triliun. Sementara pajak daerah dari target Rp2 triliun, saat ini baru terealisasi sebesar Rp1,3 triliun.

Sedangkan untuk persentase pendapatan secara keseluruhan, Agus menyebut ada pada angka 82,68 persen. Meski demikian, Kota Semarang masih terbilang aman, walaupun harus terus digenjot didua minggu terakhir bulan Desember ini. 

"Intinya pendapatan secara keseluruhan sudah 82,68 persen. Nanti, akan disinkronkan dengan belanja daerah yang ada di OPD. Di OPD kan tidak terserap semua, ini masih dalam perhitungan. Kami sedang rapatkan dengan BPKAD," kata Agus, Kamis (16/12).

Dia menerangkan, jika realisasi pendapatan tidak bisa menyampai 100 persen sesuai dengan target, Bapenda akan melihat kembali serapan masing-masing OPD. 

Menurut Agus, tiap OPD memiliki serapan yang sedikit maka pendapatan bisa menutup seluruh belanja. Namun sebaliknya, jika serapan OPD mencapai 95 persen, maka biaya yang belum terbayarkan akan ditutup pada tahun 2022.

Bapenda akan mengutamakan belanja wajib OPD agar bisa terbayarkan. Hal tersebut misalnya saja gaji aparatur sipil negara (ASN), Non ASN, langganan listrik, air, internet dan juga belanja wajib lainnya.

Pihaknya menghitung lima belanja wajib bisa terbayarkan. Namun, lanjutnya, pengerjaan infrastruktur dinilai cukup berat. 

"Yang belum bisa dibayar tahun ini sedang dihitung apa saja. Saya tidak hafal karena belanja bukan ranah saya, tapi saya pastikan belanja wajib mengikat insyaallah terbayarkan. Makanya, ini kami sedang koordinasi terus dengan BPKAD," pungkasnya.