Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewaspadai potensi terjadinya manipulasi rencana anggaran belanja (RAB). Pasalnya biaya yang dibutuhkan maju dalam kontestasi politik perlu biaya tinggi.
- Peringatan Hari Otda Ke-29, Bupati Blora Dorong Tata Kelola Transparan Dan Akuntabel
- Wabup Purbalingga: Bansos Tak Boleh Salah Alamat
- Audiensi ADKASI Dan ADPSI Kepada Dirjen OTDA Kemendagri Demi Perkuat Sinergi Otonomi Daerah
Baca Juga
Sehingga ada kekhawatiran rencana anggaran belanja (RAB) pemerintah rawan dimanipulasi untuk modal kampanye, terutama wilayah-wilayah yang kepala daerah atau anggota legislatifnya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut disampaikan Divisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah III, Maruli Tua Manurung kepada wartawan usai melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daaerah Kepada Wajib Pajak di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (06/06) sore.
Untuk itu dirinya meminta masyarakat ikut andil dalam mengawasi potensi korupsi yang diduga bisa terjadi saat kontestasi Pilkada.
Menurutnya banyak potensi yang mungkin terjadi saat pelaksaan Pilkada. Diantaranya terkait praktek money politik.
"Hal ini sesuai dengan tagline KPK saat pemilu lalu yakni Hajar Serangan Fajar," ucap Maruli.
Sehingga KPK berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada yang digelar serentak di wilayah Indonesia
"Ya memang bukan khusus di serangan fajarnya, tapi bagaimana masyarakat juga berpartisipasi, untuk mencegah money politics," ungkapnya.
Maruli juga menyebut, KPK terus melakukan edukasi salah satunya roadshow bus anti korupsi yang sudah dilakukan sejak pekan lalu.
"Kita ada program roadshow bus anti korupsi, mulai 2 sampai 3 minggu lalu. Dimulai dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bergerak ke Jawa Tengah. Nanti ada di Wonosobo, juga di Tegal, sampai nanti berhenti di Semarang," terangnya.
KPK sendiri akan menyiagakan Call Center untuk masyarakat mengadu bila ada dugaan temuan praktek korupsi.
"Masyarakat bisa melapor, jadi nanti ada call centernya di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye. Dan juga kita buka nanti kanal Jaga Pilkada. Kalau kemarin itu ada jaga pemilu, ini untuk Jaga Pilkada," pungkasnya. 
- Peringatan Hari Otda Ke-29, Bupati Blora Dorong Tata Kelola Transparan Dan Akuntabel
- Wabup Purbalingga: Bansos Tak Boleh Salah Alamat
- Audiensi ADKASI Dan ADPSI Kepada Dirjen OTDA Kemendagri Demi Perkuat Sinergi Otonomi Daerah
