Peringatan Hari Otda Ke-29, Bupati Blora Dorong Tata Kelola Transparan Dan Akuntabel

Arief Rohman juga sampaikan agenda dan komitmen tersebut saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-29 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Blora tersebut. ia menandaskan, ada beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian kita semua di daerah, untuk sinkronisasi dengan provinsi maupun pusat. 

“Kita juga harus swasembada energi, terus kita berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk optimalisasi sumber daya domestik. Apalagi Blora ini Pertamina dan SKK Migas,” tandasnya. 

Termasuk mengelola sumberdaya air dengan peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, hingga penyusunan perangkat kebijakan yang signifikan.  

Bupati Arief berkomitmen membuka lapangan kerja melalui kemudahan memulai bisnis, akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. 

Berikutnya adalah peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik. 

Bupati Blora tekankan perlunya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas dengan cara pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 

Mas Arief juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas keuangan daerah, dan penguatan kelembagaan serta tata kelola. Harapannya, dengan peningkatan kapasitas daerah, otonomi daerah dapat dijalankan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah tantangan dan dinamika yang ada.

Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.