Elektabilitas Partai Golkar tidak anjlok saat dihantam isu korupsi. Ditimpa isu korupsi, elektabilitas partai yang dipimpin Ailangga Hartanto ini hanya mengalami stagnan.
- Rocky Gerung : Pilih Calon Presiden yang Pikirannya Tebal Bukan Amplopnya Tebal
- Dua Alasan Ini Kenapa Jokowi Belum Umumkan Cawapres
- Ganjar Targetkan Minimal 70 Persen Suara di Yogyakarta
Baca Juga
Dari hasil survei yang dirangkum Charta Politika dalam satu tahun belakangan, elektabilitas Golkar pada Maret 2017 (12,1 persen), September 2017 (10,8 persen), dan Januari 2017 (13,2 persen).
"Kalau kita lihat di lembaga survei lain Golkar tidak pernah turun pada skala yang cukup tajam," kata pengamat politik dari Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara pemaparan lembaga survei, Rakernas Partai Golkar, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (23/3) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Dipaparkan Yunarto, seperti kondisi eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, kemudian Akbar Tanjung yang juga pernah terjerat isu korupsi tahun 2004, dan kemudia tahun 1998 Golkar menjadi partai yang dianggap paling korup dalam rezim tersebut, namun hal tersebut sama sekali tak mempengaruhi stabilitas partai berlambang pohon beringin itu.
"Dari awal saya percaya Golkar bukan jadi besar karena isu. Bukan partai kerdil karena isu," sebutnya.
Yunarto juga menjelaskan alasan Golkar tidak pernah mengalami kenaikan, karena Golkar tidak memiliki tokoh elektoral yang dimiliki seperti Gerindra dengan Prabowo Subianto, Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan PDIP dengan Megawati Soekarnoputri.
"Dan itu menjadi tantangan berat ketika pertama kalinya tahun depan Pilpres dan Pileg akan digabung serentak, dari suara Pileg lebih bergantung lagi kepada hasil Pilpres," ucapnya.
"Dan tantangan pada Golkar kalau tidak mau stuck di angka itu-itu saja, faktor tokoh juga dikombinasikan dengan infrastruktur yang kuat juga. Isu manajemen yang selama setahun terakhir ini turun itu bisa menjadi daya ledak untuk memperbaiki posisi Golkar yang cenderung stagnan dalam pemilihan kedepan," tutup Yunarto menambahkan. 
- Ketua DPR: BUMN Jangan Bayar Utang Pakai Aset Negara
- PDIP Tonjolkan Gotong Royong Dari Pada Elektabilitas Figur Caleg
- Undang Kades se-Batang, Dede Ingatkan Dana Desa Tidak untuk Proyek Fiktif
