Diduga Gunakan Anggaran Desa, Kades Jambearum Didemo Warganya

Puluhan warga desa Jambearum Kendal melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Kendal, Jumat (23/3).

Baca Juga

Mereka menuntut dibongkarnya dugaan kasus penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh kepala desa Jambearum, Sri Purwanti.

Dengan membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan pembongkaran kasus tersebut, mereka bersorak dan berorasi agar pemerintah kabupaten mendengar aspirasinya.

Salah satu warga desa Jambearum, Mulyanto, mengatakan, selama tahun 2015 hingga 2018 banyak pengadaan barang untuk pembangunan yang tidak sesuai yang telah dianggarkan dengan realita yang ada.

"Belanja dan Rencana pengadaan berbeda dengan laporannya. Seperti penganggaran papan triplek untuk pembangunan. Ditulis dalam rencana sebanyak 60 lembar, namun kenyataannya hanya 20 lembar," katanya.

Mulyanto menambahkan banyak kasus dugaan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Sri Purwanti dan kejadian itu berlangsung lama sehingga warga menjadi geram dan melakukan unjuk rasa itu.

"Tahun 2016, ada agenda yang telah dianggarkan pada APBDes namun belum terlaksanakan. Bahkan ada dugaan beras raskin juga ikut dijual," tambahnya.

Selama ini warga pernah melayangkan surat kepada Bupati Kendal, Mirna Annisa, untuk menghentikan sementara Kades dan Perangkat desanya serta menurunkan tim dari inspektorat untuk memeriksa kades itu.

Perwakilan pengunjuk rasa pun akhirnya dapat bertemu langsung dengan tim pemeriksa dari Inspektorat untuk menyampaikan duduk perkara itu.

Bayu Adi, Ketua pemeriksa kasus Kades Jamberarum menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada Kades tersebut pada bulan Februari lalu dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut telah selesai dibuat.

"Kami telah memeriksa yang bersangkutan atas masalah yang telah disampaikan para warga. Hasil Laporan telah disampaikan kepada Bupati," katanya.

Kepala Desa Jambearum, Sri Purwanti, mengatakan, pihaknya selama ini telah transparansi termasuk penggunaan anggaran desa.

"Saya selama ini telah transparan, semua kegiatan yang menggunakan anggaran desa telah terpampang di kantor desa. Jadi saya kurang transparan apalagi, " katanya.

Bahkan Sri Purwanti mengaku pernah diperiksa oleh tim inspektorat dan tidak ada masalah. Sri Purwanti menambahkan kalau dirinya pernah dipertemukan dengan warga oleh tim inspektorat pada bulan Februari lalu di balai desa.

"Bulan lalu saya sudah dipertemukan dengan warga dengan dimediasi inspektorat untuk mengklarifikasi. Saya sudah klarifikasi dan saya pikir selesai semuanya," pungkasnya.