- Ringankan Penyandang Disabilitas, Pemkot Tegal Berikan 45 Alat Bantu
- Tunggu Jadwal Dari BKN, BKD Rembang Akan Gelar Tes Kompetensi P3K
- Sejarah Ditulis Oleh Para Pemenang? Indonesia Sedang Mengupayakannya
Baca Juga
Rembang - Bupati Rembang H Abdul Hafidz mengatakan tiga tahun pasca Covid-19, atau dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang rata-rata mencapai 5.5%.
Sementara pertumbuhan ekonomi nasional 5.3% dan Jawa Tengah 5.1%. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang di atas rata-rata nasional dan Jawa Tengah.
"Ini data dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Lembaga yang ditugasi negara untuk melakukan penelitian ekonomi sekaligus melansir ke masyarakat. Jadi bukan kata saya atau Pemerintah Kabupaten Rembang," tandas bupati kepada RMOLJateng, Kamis petang (17/10).
Dengan nada bangga, Hafidz menambahkan, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja, justru ekonomi kabupaten tumbuh cukup besar.
"Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan stabil, menjadi indikator kesejahteraan masyarakat semakin baik," tandas Hafidz seraya menambahkan, ada beberapa sektor yang menunjang perekonomian Rembang tumbuh cukup besar dan stabil. Yakni sektor pertanian, kelautan, pertambangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Pamotan, Rembang, itu menambahkan, selain padi dan polowijo, petani Rembang sekarang sedang getol menanam tembakau dan tebu.
"Tahun lalu nilai transaksi panen tembakau yang tercatat sekitar Rp502.000.000.000. Itu belum yang tercatat. Mungkin jumlahnya mendekati Rp1 triliyun," ungkap Hafidz.
Begitupun dengan komoditas tebu. Luas lahan tebu di Kabupaten Rembang mencapai 6.900 hektare. Harga gula saat ini cukup tinggi yakni Rp10.900 per kilogram. "Tentu ini menambah semangat para petani kita," pungkas Hafidz. 
- Nasabah Bank Jateng Boyolali Menangkan Mobil Wuling Air EV Dalam Undian Tabungan Bima
- Potensi Besar Belum Maksimal, DPRD Jateng Saran Terus Kuatkan Pertanian Kepada Pemprov
- Premanisme Dan Negara Bayangan: Spasialitas Kekuasaan Menantang Struktur Konstitusional
