Jakarta - Pemerintah saat ini sedang melaksanakan pekerjaan penulisan sejarah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan buku yang akan menjadi sejarah resmi (official history) Bangsa Indonesia.
- Bakesbangpol Blora Gelar Peningkatan Kapasitas Perkumpulan Bhakti Praja
- Ringankan Penyandang Disabilitas, Pemkot Tegal Berikan 45 Alat Bantu
- Tunggu Jadwal Dari BKN, BKD Rembang Akan Gelar Tes Kompetensi P3K
Baca Juga
Namun, giat sepenting ini tidak terpublikasi secara luas dalam arti tidak banyak warga Indonesia yang mengetahui upaya baik ini.
Tidak mengherankan bahwa seorang Pande K Trimayuni, Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia 1998, mengkritik pedas ketertutupan proses penulisan ini. Ia menyatakan bahwa selayaknya warganegara Indonesia dapat mengikuti proses penulisan sejarah mereka sendiri karena hasilnya adalah jejak perjalanan bangsa Indonesia yang didokumentasikan.
“Kita perlu tahu perspektif yang dipakai dalam penulisannya. Perspektif sangat penting karena disana tafsir-tafsir terhadap peristiwa masa lalu dilakukan. Dan tafsir biasanya akan tergantung siapa yang melakukan penulisan. Perlu dicermati bagaimana ontologi, epistemologi dan aksiologi sejarah dipahami, diterjemahkan dan disampaikan,” kata Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Hindu (ICHI) Indonesia tersebut.
Ontologi adalah mencakup apa saja yang dianggap penting untuk dituliskan. Epistemologi mencakup bagaimana sejarah dituliskan atau metodologinya. Sedangkan aksiologi mencakup nilai-nilai apa yang ditanamkan dengan penulisan sejarah tersebut.
Pande Trimayuni mengkritik Jilid 6, 7, 8, 9, dan 10. Jilid 6 sampai 10 berdasarkan Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) per Januari 2025 lalu.
Jilid 6 tentang Pergerakan Kebangsaan dikritiknya karena tidak mencakup gerakan perempuan Indonesia yang mampu menyelenggarakan Kongres Perempuan pada tahun 1928 dan salah satu keputusannya menjadi dasar peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember.
Pande sebut juga bahwa Jilid 7 tentang Perang Kemerdekaan Indonesia tidak sebut pemberontakan dan gangguan kemanan lain selain 4 (empat) pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Pemberontakan Andi Aziz, Republik Maluku Selatan (RMS) dan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat.
Berikutnya Pande mengkritik Jilid 9 tentang Orde Baru (1967-1998) yang juga membahas konflik selama Orde Baru yaitu Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Talangsari Lampung 1989. Ironisnya, peristiwa-peristiwa penting dan yang berdampak besar seperti Peristiwa 27 Juli 1996, Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dan lain-lainnya tidak nampak dalam TOR.
Jilid 10 adalah tentang Era Reformasi (1999-2024). Dalam jilid ini, justru gerakan reformasinya tidak tercermin apalagi gerakan rakyat dan gerakan mahasiswa. Gerakan kedua unsur masyarakat tersebut tidak tercatat di TOR.
Menyitir ungkapan klasik di bidang Ilmu Sejarah bahwa Sejarah Ditulis oleh Pemenangnya maka para ahli sejarah memberikan cara untuk menilai sejarah. Yakni dengan melihat siapa-siapa saja yang dimunculkan sebagai pahlawan dan siapa-siapa saja yang dimunculkan sebagai antagonisnya. Dengan penilaian siapa saja yang dimunculkan maka penulisan sejarah Indonesia yang sedang dilakukan ini dapat dibedah secara bersama-sama.
Publik dan bangsa Indonesia patut mengetahui hasil penulisan ini dan juga memberikan pendapat dan masukan mereka sebagai bagian dari transparansi dan konsultasi publik. 
- Begal Yang Gasak Barang Berharga Berhasil Dibekuk Polisi
- Pemakaman Sederhana Sang Gembala, Namun Berdampak Dalam Hubungan Internasional
- Menata Impian Lolos Sekolah Kedinasan Dan TNI-POLRI
