Bupati Karanganyar Juliyatmono keberatan terhadap rencana yang digulirkan Presiden Joko Widodo tentang tata kelola guru diambil alih pemerintah pusat.
- Gus Arief Minta Kader Muslimat NU Aktif Bangun Blora
- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Lakukan CSR Sasar Warga Rentan
- Pemkot Salatiga Diminta Sediakan Koleksi untuk Taman Bacaan Masyarakat
Baca Juga
"Bila tata kelola guru diambil alih oleh pemerintah pusat, saya keberatan. Bukannya apa-apa, nanti pengawasan terhadap para guru akan sulit dilakukan oleh pemerintah daerah," paparnya pada RMOL Jateng, Kamis (2/1).
Menurutnya, saat ini kesulitan untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.
"Pengelolaan SMA dan tata kelola guru tingkat SMA yang diambil alih oleh provinsi saja membuat kita kesulitan untuk mengawasi dan menyelesaikan keluhan masyarakat. Gimana nantinya kalau seluruhnya diambil oleh pemerintah pusat," paparnya.
Dia justru mendukung upaya Gubenur Jateng Ganjar Pranowo yang akan menggratiskan biaya sekolah mulai tahun ajaran 2020-2021 untuk tingkat menengah atas dan kejuruan serta SLB.
- Pemkot Salatiga Siapkan Santunan Rp 1 Juta Bagi Korban Covid-19 yang Meninggal Dunia
- Polda Jateng Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol
- Pemkab Demak Siap Sambut Hari Jadi Bareng Ramadhan