Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi untuk karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.
- Taj Yasin Dorong Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Jawa Tengah
- Dinnakerind Demak: Lamar Kerja? Ikut Pelatihan BLK Saja
- Pertama dalam Sejarah, Indonesia Punya Bank Emas
Baca Juga
Pandemi covid-19 juga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Sampai Jumat (3/4), sebanyak 2.869 buruh di Jawa Tengah telah di-PHK dan 454 dirumahkan tanpa upah.
"Pemprov Jateng telah menyiapkan Rp1,4 triliun untuk penanganan covid-19 ini. Dan sekitar Rp1 triliun untuk jaring pengaman ekonomi," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu (4/4).
Selain akan disokong dana tersebut, lanjut dia, masyarakat khususnya buruh yang terkena PHK maupun yang dirumahkan juga bakal mendapat sokongan bantuan lewat Kartu Pra Kerja. Kartu ini pada awal bulan ini bakal diluncurkan.
"Pemerintah pusat telah menyiapkan program untuk menyokong temen-temen melalui Kartu Pra Kerja. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar," katanya.
Kartu Pra Kerja masuk dalam jaring pengamanan ekonomi covid-19, merupakan bantuan berupa biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan.
"Jawa Tengah mendapat kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 241.705. Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis," katanya.
Untuk mendapatkan kartu tersebut, sesuai petunjuk Kementerian Tenaga Kerja, masyarakat terlebih dahulu mesti mendaftar online di prakerja.go.id. Kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah.
"Pendaftaran dibuka 7 April online. Untuk Jawa Tengah total anggarannya mencapai Rp1,497 triliun," katanya.
Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp3,5 juta. Rinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp600 ribu selama empat bulan.
Ditambah biaya survei senilai Rp50 ribu sebanyak tiga kali dan pelatihan online satu kali senilai Rp1 juta. Ganjar telah meminta sosialisasi dilakukan segera oleh dinas tenaga kerja tiap kabupaten kota.
"Maka dari itu pemkab maupun pemkot mesti segera bergerak mengumumkan pada masyarakat baik untuk pendaftaran online atau pengusulan siapa saja yang terdampak," katanya. 
- Transaksi Solo Great Sale 2021 Mencapai Rp1,16 Triliun
- Kebakaran Berhasil Ditangani, Operasional Kilang Cilacap dan Pasokan BBM Tetap Normal
- Tim Satgas Pangan Polri Bersama Tim Satgas Pangan Jateng Distribusikan Beras Murah di Kendal
