Semarang - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara memberikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk uang tunai bagi para pekerja, dengan mempertimbangkan keaktifan kinerja dan kemampuan finansial perusahaan.
- Kepenak Ngodene, Jurus Baru Purbalingga Cetak Wirausaha Lokal
- Ketua DPRD Kunjungi Jepara Mulia Furniture Yang Lahir Dari Perantauan Di BLI
- Mas Wiwit Dukung Bangun Gedung Eksibisi
Baca Juga
Hal itu dianggap akan turut mendukung dalam memajukan layanan transportasi dan pengantaran berbasis online saat ini serta di masa depan.
Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara menyampaikan bahwa industri transportasi online perlu diperhatikan menyeluruh jika ingin berkembang layaknya di berbagai negara maju. Keberlanjutan layanan transportasi online di Tanah Air, pemerintah bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan juga termasuk mitra UMKM sebagai pengguna, dalam menjaga keberlangsungan ekosistem.
"Kami menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra. Namun, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem ini. Memaksakan kebijakan yang tidak realistis justru berisiko menciptakan masalah lebih besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan hilangnya peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat yang mengandalkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif," kata Direktur Eksekutif Modantara tersebut, melalui keterangan diterima, Selasa (18/03).
Modantara menyarankan, untuk ke depannya, pemerintah perlu menggandeng pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kredibel dengan kebijakan yang akan diambil, serta benar-benar dapat menjadi bagian penting berperan membawa dampak positif bagi industri transportasi platform.
Melalui hak kesejahteraan pelaku pelayanan transportasi online saat hari raya dan dengan perhatian pemerintah, Modantara merasa, peluang mensejajarkan industri tersebut terbuka lebar.
Terlebih, lanjut Direktur Eksekutif Modantara itu, jika kesejahteraan pekerja industri transportasi dan mitra juga diberikan seperti pekerjaan formal umumnya, maka akan lebih besar peluang industri akan cepat berkembang.
"Pekerja tidak serta merta hanya memperoleh hak namun juga datang dengan pemenuhan kewajiban dan persyaratan kerja layaknya pekerja industri formal. Disitu, peran pemerintah sangat penting dalam mendukung industri layanan transportasi online berkembang," ucap Agung Yudha.
Kebanyakan selama ini, para pekerja bergantung dalam layanan transportasi platform online berasal dari para ibu rumah tangga, mahasiswa mencari penghasilan tambahan, dan ada diantaranya korban PHK.
Karena itu, kebijakan pemerintah nantinya akan sangat menentukan dan sebaiknya perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak membatasi kesempatan kerja bagi jutaan mitra.
"Modantara sangat berharap dalam membuat kebijakan economy gig, pemerintah mengedepankan azas kebermanfaatan serta bijaksana dengan mendasarkan pada data yang objektif dan kajian dampak yang mumpuni, serta mendengar berbagai perspektif melalui dialog dari seluruh pemangku kepentingan tidak hanya dengan segelintir pihak. Tetapi, pemerintah bisa berkaca dengan negara-negara lain dalam menyiapkan kebijakan tentang transportasi online," saran Modantara diungkapkan Direktur Eksekutif Agung Yudha. 
- MTI Serukan Pentingnya Masterplan Untuk Integrasi Dan Keberlanjutan
- Terpeleset Masuk Sumur, Lansia Di Mrebet Ditemukan Tak Bernyawa
- Wabup Purbalingga: Bansos Tak Boleh Salah Alamat
