Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menerbitkan Surat Edaran yang berisi langkah-langkah kesiapsiagaan bagi seluruh instansi dan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman gempa megathrust yang dapat memicu gempa dan tsunami.
- BPBD Kabupaten Tegal Mitigasi Bencana dengan Teknologi Baru
- Pj. Bupati Temanggung Ingatkan Bencana Bukan Hanya Tugas Pemerintah
- Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi Bersih dan Buktikan Komitmen Mitigasi Perubahan Iklim
Baca Juga
Surat Edaran Nomor 360.0/2094, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pada 28 Agustus 2024, merupakan respons terhadap informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai zona megathrust di Indonesia.
"Kami telah melakukan mitigasi. Setelah menerima informasi dari BMKG, kami segera mengeluarkan surat edaran ke kabupaten/kota agar mereka melakukan langkah-langkah mitigasi," ujar Sumarno usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng pada Jumat, (30/8).
Selain upaya mitigasi bencana, Sumarno juga mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar ancaman gempa dan tsunami tidak terjadi, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah rawan seperti Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.
"Kami tetap melakukan antisipasi. Harapan kami adalah agar bencana ini tidak terjadi, namun jika terjadi, kami telah siap dengan langkah-langkah kesiapsiagaan," tambah Sumarno.
Surat edaran tersebut berisi imbauan kepada seluruh instansi dan masyarakat untuk lebih siap dan waspada terhadap kemungkinan bencana akibat seismic gap, terutama di wilayah zona megathrust Pantai Selatan Jawa Tengah.
Instansi terkait diminta untuk memeriksa kembali alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, serta memastikan ketersediaan tempat evakuasi yang aman.
Selain itu, mereka juga harus memastikan tersedianya papan informasi, rambu-rambu, dan petunjuk arah evakuasi yang memadai, khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah.
Pemerintah kabupaten/kota diinstruksikan untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat, serta melaksanakan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana.
Tidak kalah pentingnya, Pemprov Jateng mengingatkan agar instansi terkait meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme darurat dan melaksanakan simulasi rencana kontingensi dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Surat edaran ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan BMKG terkait informasi cuaca dan aktivitas seismik di zona megathrust, serta pemantauan secara berkala melalui berbagai media.
- Wali Kota Tegal : Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Harus Jadi Super Prioritas
- Lindungi Situs Kuno, Banjarnegara dan Kemenkumham Bahas Raperda Cagar Budaya
- Divonis 15 Tahun Atas Kasus Pencabulan Anak, Kuasa Hukum R Berencana Banding
