DPD RI menggelar Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta (Jumat, 22/6).
- Uji Coba Implementasi Makan Siang Bergizi, Pemkot Semarang Luncurkan Program STROBERI
- Laporan Keuangan Pemda dan Kemandirian Fiskal Jateng di Atas Rata-rata Nasional
- Pengelola Pasar Daerah Sosialisasikan Pentingnya Cukai Rokok
Baca Juga
Sidang Paripurna ke-14 ini dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.
Sidang tersebut menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019.
"Sidang paripurna kali ini mengesahkan pertimbangan komite IV, dan penundaan pemilihan wakil ketua 3 yang akan dilakukan pada sidang paripurna berikutnya 26 Juli 2018," jelas Nono Sampono.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komite IV Ajiep Padindang menyampaikan hasil kerja Komite IV DPD RI dalam merumuskan pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019.
"Pemerintah harus mengalokasikan anggaran pembangunan serta dana transfer daerah dan dana desa di daerah timur, dan perkembangan infrastruktur di luar Jawa. Selain itu perimbangan transfer dana daerah dan dana desa masih banyak yg kurang tepat. Pemerintah masih kurang konsisten menerapkan dana desa sesuai roadmap UU Desa itu sendiri," jelas Ajiep.
Di samping itu, DPD RI berpendapat bahwa Pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah saat ini harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia.
Hal itu bisa dilakukan lewat peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang didukung dengan biaya dari Pemerintah Pusat terutama bagi wilayah Timur. Hal ini juga sesuai dengan Nawacita dan Trisakti. 
- Penataan Wajah Kota Batang Fokus pada Estetika Tanpa Abaikan Pedagang
- 96 Kepala Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan Gerobak Gratis
- Ka Dipertan: Kasus PMK Demak Landai, Masyarakat Tak Perlu Was-Was
