Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan perlu adanya sanksi dan hukuman yang berat kepada ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilu mendatang. Ia menyebut pemberian sanksi ringan yang bersifat administratif membuat mereka tidak takut untuk melanggar aturan tersebut.
- Wabup Grobogan Kembali Mendaftarkan Diri di Partai Gerindra dan Demokrat
- Polres Wonogiri Kawal dan Amankan Proses Rekapitulasi Pemilu 2024 di KPU
- Mantan Ketua Demokrat Salatiga, Miftahudin Ambil Formulir Calon Wali Kota Atas Nama Pribadi
Baca Juga
“Di tahun politik ini ASN harus benar-benar netral. Netralitas mereka selama ini belum maksimal karena sanksinya, hanya sanksi administrasi yang masih ringan. Saya belum melihat ada sanksi berat sampai pemecatan bagi ASN yang melanggar netralitas,” jelas Mualim.
Ia berharap pada Pemilu mendatang para ASN bisa ikut menciptakan suasana Pemilu yang jujur, adil dan netral.
“Mereka harus bisa memberikan contoh pembelajaran terbaik, dengan benar-netral. Karena itu harus ada sanksi berat,” ungkapnya.
Ia menyebut jika pejabat atau pimpinan harus bisa memberi contoh bagi bawahannya. Harapannya dari atasan hingga bawahan bisa menunjukkan netralitasnya.
“Dipotong TPP (tambahan penghasilan pegawai) bagus. Tapi perlu dicegah, agar tidak melakukan lagi,” tuturnya.
Ia juga berharap Pemkot Semarang terus melakukan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN dalam Pemilu.
“Sosialisasi harus digencarkan terus,” tandasnya.
- PAN dan PKB Bersatu, Solidkan Warga NU dan Muhammadiyah untuk Pilkada 2024
- Ingat Omongan Gus Dur, Ratusan Simpatisan PKB Beralih Dukungan ke Prabowo-Gibran
- Badan Kehormatan Bahas Sanksi Oknum DPRD Kota Pekalongan Terjerat Narkoba
