Indeks Pelayanan Prima 4,60, Sukoharjo Masuk 10 Besar Nasional

"Indeks Pelayanan Publik kita menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 sebesar 4,44 dengan predikat Sangat Baik menjadi 4,60 dengan predikat Pelayanan Prima di tahun 2024," kata Roni mewakili Sekda Widodo.

Rakor yang digelar di Gedung Perkantoran Terpadu Sukoharjo ini dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo, narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah.

Selain Indeks Pelayanan Publik, Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI juga meningkat dari 90,19 pada 2022 menjadi 99,36 pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Sukoharjo sebagai peringkat kedua untuk kategori kabupaten di tingkat nasional dengan kategori Zona Hijau tiga tahun berturut-turut.

Meski mencatat prestasi membanggakan, Roni Wicaksono mengakui masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan, antara lain pelibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik, peningkatan inovasi pelayanan, digitalisasi pelayanan publik terintegrasi, dan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat yang masih manual.

"Pemerintah Daerah membutuhkan komitmen dan strategi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik demi terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Program Unggulan Bupati Sukoharjo Ibu Hj. Etik Suryani," tegasnya.

Rakor ini memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran OPD dan UPP terkait upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Diharapkan melalui penyelenggaraan rakor ini akan diperoleh pemahaman dan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima dan inklusif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo.