Dampak industrialisasi di Kabupaten Batang, dengan hadirnya Kawasan Industri Terpadu (KIT) hingga Batang Industrial Park (BIP) tidak hanya soal ekonomi. Namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial serta budaya di masa depan.
- Perkokoh Sinergi Jelang Tantangan 2023, SG Gelar Evaluasi dan Penjaringan Aspirasi Program TJSL Bersama Mitra Strategis
- Perempuan Desa di Rembang Diberikan Dalan Pangan Dalan Bungah, Ternyata Ini Manfaatnya
- Allmed Medical Investasikan Ratusan Juta Dolar di Batang
Baca Juga
Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Tink Tank Wangsa Syailendra Institute, Muhammad Syamsul Rizal di Aula Kantor Bupati Batang.
"Kita membutuhkan regulasi yang memayungi masyarakat Batang pada khususnya, dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya," katanya dalam Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Bagi Masyarakat, Jumat (20/10.
Pihaknya menggandeng Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah untuk membedah dampak industrialisasi. Lembaganya memang bergerak di bidang penelitian pengkajian kebijakan baik itu pemerintah maupun swasta.
Rizal, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya aturan yang mengatur tata kelola termasuk permukiman. Hal itu penting karena penambahan penduduk berarti akan ada problem sosial.
"Lalu ada (potensi) problem budaya, (karena) yang datang bukan hanya orang jawa, (bisa dari) luar Jawa dan sebagainya," ucapnya.
Pihaknya membedah kesiapan pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi industrialisasi. Ia memandang perlu regulasi spesifik terkait jatah pekerja warga Batang.
"Misalkan berapa persen itu wajib jatahnya warga batang. karena intinya bisa hidup di daerah sendiri atau di kampung sendiri," jelasnya.
Rizal menyebut lembaganya punya beberapa bidang kajian mulai dari advokasi, pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya. Hal itu karena untuk menganalisa satu bidang, pasti terkait dengan bidang yang lain.
Rizal berniat menggandeng menggandeng pemerintah daerah, termasuk DPRD Kabupaten Batang, untuk melakukan kajian. Bahkan jika perlu, pihaknya siap memberikan naskah kajian akademik yang komprehensif.
Kepala Kesbangpol Pemprov Jateng, Haerudin, menyebut memang bersinergi dengan Lemba Tink Tank Wangsa Syailendra Institute. Tujuannya mencoba memikirkan keseimbangan antara gelombang investasi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menyebut investasi sebuah keniscayaan dalam meningkatkan sebuah peradaban kemajuan suatu daerah.
"Tetapi juga harus diikuti dengan kesiapan SDM yang akan terlibat nanti di dalam jegiatan investasi itu. Jangan sampai nanti masyarakat lokal hanya menjadi penonton terhadap pengelolaan investasi yang ada di daerah," ucapnya.
Haerudin menyebut pihaknya ingin menjadi salah satu jembatan integrasi antara investasi dengan kesiapan SDM. Sebab, pihaknya harus mengantisipasi munculnya isu sosial yang berpotensi muncul.
"Masak di daerah investasi nanti ada pengangguran, pengangguran terselubung gitu ya. Malu kemudian yang perlu kita diantisilasi juga bahwa masuknya investasi ini kan sering kali diikuti juga masuknya komponen komponen lain sarana prasarana teknologi teknologi asing. Nah ini juga harapannya diintegrasikan dengan kemampuan kesiapan daerah," jelasnya.
Acara itu menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dr. Rian Sacipto, S.H, M.H (Peneliti Badan Riset Nasional (BRIN), Endro Tri Susdarwono, S.Pd, S.H, M.Si (Peneliti Wangsa Syailendra Institute).
Kemudian Dr. Drs. Idham Ibty, S.I.P, M.Si (Dosen Kebijakan publik Fisipol UP45; TA SP4N-LAPOR! DIY; Dewan pengarah IAP2) dan Haerudin, S.H, M.H (kepala Kesbangpol Pemprov Jateng).
- Gandeng Tiongkok, Presiden RI Resmikan KEK Industropolis Batang
- Pasca-Lebaran Harga Kebutuhan Dapur Dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Masih Tinggi
- Gubernur Ahmad Luthfi: Potensi Jateng Sebagai Referensi Investor
