Tingginya kemiskinan di Jawa Tengah menjadi catatan khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perhatian serius pun diberikan dengan meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) melakukan percepatan upaya penurunan angka kemiskinan.
- Tolak VMS, Ratusan Nelayan Poursine Mini Rembang
- Aspirasi Warga, Hentikan Pabrik Semen di Pracimantoro!
- Bupati Sukoharjo Terima Rekomendasi DPRD
Baca Juga
Ketua Komisi E, DPRD Jateng, Messy Widiastuti bahkan meminta, semua daerah harus konsisten dan cekatan dengan cepat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan.
"Kemiskinan menjadi persoalan di seluruh daerah kabupaten/kota untuk segera ditangani serius. Jika ditunda-tunda, kemiskinan justru terus bertambah dan meningkat," jelas Messy.
Bagi pemerintah daerah, saran Messy, bisa memahami menyeluruh sebelum merumuskan kebijakan langkah tepat dalam penanganan kemiskinan.
Sehingga, dengan konsep rencana itu, pemerintah mengetahui solusi konkret sampai pada penyebab tingginya permasalahan kemiskinan.
Sebagai dukungan serta penanganan, menurut Messy, sejauh ini daerah melalui instansi-instansi terkait terus mempercepat pendataan untuk dijadikan bahan mengambil kebijakan.
"Bila kita pahami, permasalahan kemiskinan di hampir seluruh wilayah semuanya sama. Di Jawa Tengah ini sebetulnya jumlah masyarakat miskin belum seluruhnya terdata," katanya.
"Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memastikan data sebenarnya barulah ada upaya sebagai penanganan agar bisa terus menurunkan angka kemiskinan," tambahnya.
Setelah lengkap, DPRD Jateng lanjut Messy, menyarankan pemerintah segera memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin supaya efektif dalam penurunan dan mengatasi persoalan kemiskinan.
"Terakhir dan yang paling dibutuhkan masyarakat miskin adalah jaminan sosial. Solusi itulah yang akan menjadi langkah terakhir di dalam bagian pengentasan kemiskinan sekaligus dapat dipergunakan pemberdayaan masyarakat," tambah Ketua Komisi E DPRD Jateng itu. 
- Setyo Sukarno : Sumur Pantek Solusi Kekeringan Wonogiri
- Wali Kota Tegal : Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Harus Jadi Super Prioritas
- Lindungi Situs Kuno, Banjarnegara dan Kemenkumham Bahas Raperda Cagar Budaya
