Ketua Prodi Studi Pembangunan Pasca Sarjana UKSW sekaligus Ketua Disaster Center UKSW Willson Therik menilai pemerintah gagal menangani pandemi Covid-19.
- Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tinggi, Manajemen Keselamatan Perlu Diterapkan Di Jawa Tengah
- Lima Imam Besar dari Abu Dhabi Dijadwalkan Pimpin Salat di Masjid Sheikh Zayed Solo
- Perawat Jenazah Kota Semarang Bakal Terima Uang Bisyaroh Setiap Bulan
Baca Juga
Secara terbuka, Willson menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah menunjukkan kebingungan.
"Sejak awal, Pemerintah telah salah mengambil langkah. Saat possitive rate masih rendah semestinya dilakukan karantina atau lockdown sebagaimana arahan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan," kata Willson Therik di Salatiga, Senin (2/8).
BPC HIPMI Kota Salatiga bersama HIPMI Perguruan Tinggi Kota Salatiga menggelar webinar series, dengan tema “PPKM Berkepanjangan dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha”.
Hadir sebagai pembicara, Willson Therik, Ketua Prodi Studi Pembangunan Pasca Sarjana UKSW sekaligus Ketua Disaster Center UKSW, Billy Dahlan selaku ketua HIPMI Jawa Tengah.
Saat masih sedikit dan Covid-19 baru muncul di beberapa wilayah, Willson Therik menilai akan lebih mudah dilakukan karantina dan mampu ditangani dengan APBN.
"Tetapi justru di awal pandemi, pemerintah malah mikir ekonomi. Saat mestinya fokus pada kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut Willson juga menilai bahwa semakin hari kebijakan pemerintah semakin tidak jelas. "Pemadaman lampu, gerakan hari minggu di rumah saja, apakah efektif untuk menanggulangi covid?. Kebijakan-kebijakan itu sangat aneh dan justru menunjukkan kebingungan Pemerintah," tandasnya.
Pada akhir pernyataannya Willson menyarankan, pemerintah adalah fokus pada 3T: Test, Telusur dan Tindaklanjut.
Bahkan, pemerintah perlu menggratiskan tes bagi seluruh warga negara, memastikan ketersediaan vaksin dan mengawal pencapaian herd immunity (kekebalan komunal).
Pada kesempatan tersebut, Billy Dahlan selaku ketua HIPMI Jawa Tengah menyatakan komitmennya untuk terus menyuarakan kritik dunia usaha pada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat.
"Meskipun kritik saat ini dianggap political incorect, tetapi harus ada yang berani untuk bersuara. Kita tahu bersama BPP HIPMI sendiri cenderung apa kata Presiden. Maka saya mengajak kepada kawan-kawan HIPMI di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia Umumnya untuk menyuarakan kritik dan kegelisahan kita," pungkas Billy Dahlan.
Jatmika, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Salatiga menjelaskan kegiatan webinar dimaksudkan sebagai bentuk kegelisahan atas kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang tidak jelas dan terkesan gamang.
"Sebagai pelaku dunia usaha, kami ingin menyuarakan kegelisahan," imbuh Jatmika. 
