Forum Solidaritas Buruh Kudus (FSBK) menggelar unjuk rasa menyuarakan kesejahteraan kalangan buruh di kabupaten setempat. Aksi yang dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional, FSBK membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Penjabat Bupati Kudus.
- Pelaku Pembakaran Taman Nasional Komodo Terancam Pidana Denda Rp 10 Miliar
- Truk Bermuatan Keramik Terperosok Hutan Monggot, Grobogan
- Ditemukan: Dua Santri Yang Hilang Tiga Hari Yang Lalu
Baca Juga
Meski hanya diikuti 10 orang saja, namun unjuk rasa yang berlangsung di halaman depan kantor Bupati Kudus tetap mendapatkan pengawalan ketat oleh aparat Polres Kudus, Rabu (28/5) siang.
Dengan membawa spanduk berukuran besar bertuliskan “Copot Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM”, sejumlah aktifis pegiat social itu bergiliran berorasi.
Achmad Fikri selaku Koordinator Forum Solidaritas Buruh Kudus menegaskan, peringatan Hari Buruh dengan jalan santai dan hiburan, dinilai sebagai pengalihan isu seakan memperlihatkan kondisi buruh di Kudus sudah kondusif.
“Padahal, hak-hak yang diterima para buruh di Kudus masih memprihatinkan,” ujar Fikri.
Karena itu, kata Fikri, peringatan Hari Buruh Internasional haruslah dirupakan aksi unjuk rasa kepada pemerintah. Dengan harapan, Pemkab Kudus melindungi dan memperhatikan para pekerja buruh agar lebih merdeka.
“Meskipun serikat pekerja di Kudus merayakan Hari Buruh dengan jalan sehat bersama Bupati Kudus. Justru hal itu hanya pengalihan pemerintah agar menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh sudah berjalan normatif dan tidak ada aksi," tegas Fikri.
Fikri mengajak masyarakat melihat kondisi rill nasib para buruh di Kudus. Ia pun menuding bahwa jalan sehat saat Hari Buruh 1 Mei lalu sebagai pembodohan pihak terkait.
"Meski 1 Mei telah berlalu, namun bagi kami tidak ada kata terlambat untuk menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan dan menyampaikan aspirasi kaum buruh," terangnya.
Dalam aksinya, Forum Solidaritas Buruh Kudus kali ini mengajukan sejumlah tuntutan kepada PJ Bupati Kudus. Salah satunya mendesak agar Kepala Disnakerperinkop UMKM Kudus diganti, dengan alasan kinerja yang bersangkutan tidak pro rakyat.
"Kami menilai Disnaker hanya fokus terhadap hal-hal fisik yang cuma ada uangnya saja. Seperti pelatihan di balai latihan kerja melalui Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) yang dianggarkan 4,6 miliar. Itu hanya ngurusi yang ada uangnya saja," terang Fikri.
Mewakili kaum buruh, Fikri mendesak Pemkab Kudus lebih memperhatikan nasib para buruh. Sebab selama ini, prihatin atas penindasan buruh oleh atasannya sendiri di perusahaan.
"Kita perlu juga menyoroti system outsourcing, ternyata pelaksanaannya masih banyak pelanggaran. Diantaranya pelanggaran jam kerja yang buruk, gaji tidak layak, kesehatan dan keselamatan pekerja yang tidak dipedulikan perusahaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnakerperinkop UMKM Kudus, Rini Kartika mengaku mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas terkait program-program yang selama ini dilakukan di instansi yang dipimpinnya.
Rini juga sudah mendengar ada rencana unjuk rasa yang ditujukan ke instansi yang dipimpinnya.
“Kami sudah koorperatif dan mengirimkan para kepala seksi (kasi) untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Polres terkait proyek-proyek yang dipermasalahkan pihak lain,” ujar Rini saat dikonfirmasi usai launching pelayanan KB serentak di Djarum Oasis belum lama ini. 
- Polres Kudus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Oknum Suporter Persijap
- Wali Santri Desak Polisi Jebloskan Kyai dan Tiga Ustad Kasus Ekploitasi Anak
- Ponpes Al Chalimi Kudus Desak Polisi Tuntaskan Perkara Pencurian dan Eksploitasi Santri
