Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak semakin melengkapi layanan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.
- Bupati Demak Tegaskan Santriwan dan Santriwati Tidak Lakukan Pernikahan Dini
- Dinkominfo Demak Raih Peringkat 3 Pengelolaan Kearsipan Terbaik
- Bupati Demak Terus Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City
Baca Juga
Bupati Demak Eisti’anah mengatakan, wujud kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak semakin mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, di Demak, Senin (12/6).
"Pemkab Demak terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarkat dalam mendapatkan pelayanan," kata dia.
Eisti melanjutkan, agar seluruh jajaran penyelenggara MPP mempermudah seluruh pelayanan perizinan. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Demak.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I, Mahartono menjelaskan, pegawai KPP Pratama Demak akan bertugas di MPP Kabupaten Demak.
"Kami membuka layanan pajak di MPP Kabupaten Demak dari hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB," ujar Mahartono.
Adapun layanan diberikan yakni asistensi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), aktivasi dan cetak ulang Electronic Filing Identification Number (EFIN), pembuatan Kode Billing, pelaporan SPT Tahunan 1770SS dan 1770S serta pelayanan konsultasi secara terbatas.
Mahartono berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan pajak di MPP Kabupaten Demak. "Tanpa harus datang ke kantor pajak, wajib pajak bisa mendapatkan layanan perpajakan sembari memperoleh layanan perizinan dari instansi vertikal penyelenggara MPP lainnya," tukasnya. 
- Bupati Demak Tegaskan Santriwan dan Santriwati Tidak Lakukan Pernikahan Dini
- Dinkominfo Demak Raih Peringkat 3 Pengelolaan Kearsipan Terbaik
- Bupati Demak Terus Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City
