Kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerapkan dan mengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) selama ini membuah hasil gemilang. Yakni pemkab setempat diganjar penghargaan bergensi dari Presiden RI Joko Widodo berupa Digital Government Award 2024.
- Lomba Poster Gempur Rokok Ilegal 2024 Berhadiah Uang Puluhan Juta
- HKGS Jadi Isu Seksi Di Pilkada, Bagian Kesra Pemkab Kudus Bantah Lakukan Pendataan
- RSUD Kudus Luncurkan Do-Cart, Solusi Penanganan Aduan Lebih Cepat dan Hemat Kertas
Baca Juga
Raihan tersebut dicapai, setelah Pemkab Kudus melampaui Indeks SPBE Tertinggi dalam kategori pemerintah kabupaten. Penghargaan bagi Pemkab Kudus diserahkan bersamaan gelaran SPBE Summit dan peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5).
Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia itu, diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie, yang hadir secara langsung dalam seremonial acara tersebut.
Hasan mengapresiasi jajaran Pemkab Kudus atas kerja kerasnya selama ini, sehingga SPBE berjalan bagus. Tentu hal ini berdampak terhadap pelayanan publik di Kudus dan memuaskan masyarakat.
“Kami berharap nominasi ini mampu menjadi pemicu agar pelayanan publik berbasis digital atau elektronik di Kudus, semakin luas dan mudah digunakan masyarakat,” ujar Pj Bupati Hasan, Senin (27/5) sore.
Tak berpuas diri, Pj Bupati Hasan segera melakukan layanan digital terpadu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Yakni memaksimalkan peran Dinas Kominfo Kudus, Bappeda, Dinas Dukcapil dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang memiliki data.
“Pekerjaan Rumah kita ke depan, yaitu dari sekian banyaknya layanan digital ini diintegrasikan menjadi sebuah portal sesuai dengan alur yang disampaikan Bapak Presiden,” terangnya.
Menurut Hasan, tentu hal ini membutuhkan kerja sama antar dinas yang menjadi leading sector terkait data. Sehingga pengelolaan layanan data dan teknologi informasi di Kudus tidak berjalan sendiri-sendiri.
Untuk diketahui, SPBE Summit 2024 merupakan tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang terpadu. Selain itu, lebih mudah, cepat, transparan dan layanannya bisa segera diakses masyarakat.
“Ini adalah komitmen pemerintah untuk transformasi digital, dimana untuk menghindari aplikasi-aplikasi baru. Ibaratnya, inilah jalan tol pelayanan publik melalui digitalisasi,” ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Dengan digitaliasasi terpadu, kata Anas, masyarakat sebagai pengguna akan merasa mudah, cepat, transparan dan bisa segera mengakses layanan yang dibutuhkan.
Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 mendorong terciptanya transformasi dan keterpaduan digital nasional yang solutif dan transparan.
“Govtech Indonesia memastikan mengedepankan user friendly tanpa komplikasi yang rumit, dan memadukan data center serta government cloud,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya aplikasi atau platform di Indonesia, yakni sebanyak 27 ribu aplikasi. Ia berharap mulai tahun ini, tidak ada lagi aplikasi baru, sehingga tidak terjadi disintegrasi maupun tumpang tindih.
“Bayangkan, ada 27 ribu aplikasi yang jalan sendiri-sendiri. Ini sangat sulit diakses masyarakat. Mulai tahun ini, tidak ada lagi aplikasi baru dan nanti semua akan terintegrasi dengan adanya Govtech Indonesia,” pintanya.
Jokowi menegaskan, birokrasi harusnya melayani dan bukan mempersulit apalagi memperlambat. Tolok ukur dari suksesnya SPBE adalah manfaat, kemudahan, dan kepuasan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 
- PT Djarum Dan Polytron Renovasi 92 Rumah Tak Layak Huni Di Kabupaten Kudus
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tangani Kemiskinan, Ada Beragam Bantuan
- Visitasi Evaluasi SPBE Sukoharjo 2024, Sekda Sampaikan Ini
