Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang telah final. Dia telah menang dalam berbagai pertarungan melawan ideologi-idologi lain, baik lewat mekanisme konstitusional maupun lewat jalan kekerasan atau perang.
- Menkopolhukam: Indonesia Tidak Pernah Baik Jika Dipimpin Pemimpin
- Gus Ali Gondrong pilih Ganjar-Mahfud
- Mahfud MD Minta Polri Tindak Tegas Pendeta Saifuddin Ibrahim yang Minta 300 Ayat Al Quran Dihapus
Baca Juga
‘’Apa masalahnya, yang membuat kita selalu berdebat terus tentang Pancasila? Masalahnya, ada pada implementasinya, yang selalu menimbulkan kontroversi,’’ tegas Mahfud MD, saat tampil dalam acara silaturahmi Menko Polhukam dengan senat akademik dan dewan profesor Undip dalam rangkaian Dies Natalis ke-64 Universitas Diponegoro (Undip), di Auditorium Prof Soedarto, Kampus Tembalang, Kamis (21/10).
Mahfud menyatakan, melalui mekanisme konstituisonal, Pancasila selalu menang. Dalam perdebatan di BPUPKI hingga PPKI, Pancasila akhirnya menang, diterima sebagai dasar negara.
Begitu pula dalam perdebatan di Konstituante, Pancasila lagi-lagi menang, padahal saat itu ada dua kekuatan besar berhadap-hadapan antara yang ingin mendirikan negara Islam dan negara kebangsaan. Pancasila menang lewat dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pancasila, kata dia, juga kembali menang lewat jalan kekerasan saat melawan NII yang ingin mengganti negara ideologi Islam serta dengan PKI yang ingin mengganti dengan komunisme.
‘’Jadi, baik mekanisme konstitusional maupun lewat jalan kekerasan, Pancasila selalu menjadi pemenang,’’ ujarnya.
Saat awal reformasi dan Pemilu 1999, muncul sejumlah partai baru yang ingin mengganti Pancasila dan menggantinya dengan Piagam Jakarta.
‘’Namun, faktanya, partai-partai baru itu kalah dan tak mendapat suara di Pemilu. 87 persen kursi partai politik di Senayan menghendaki Pancasila tetap dasar negara,’’ tegasnya.
Mengapa Pancasila terus diperdebatkan sampai kini, kata Mahfud, adalah karena implementasinya selalu menimbulkan kontroversi.
‘’Siapapun pemerintah yang berkuasa atau memerintah, selalu dituding tidak mampu menjalankan Pancasila secara benar,’’ ungkapnya.
Dia menunjuk contoh, Bung Karno yang notabene penggali nilai-nilai Pancasila, justru jatuh karena dianggap tidak bisa mempertahankan Pancasila karena dituding terlalu dekat dengan PKI dan komunis.
Begitu pula Soeharto, yang dengan jargon menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, juga jatuh karena KKN yang dituding antiPancasila.
‘’Habibie jatuh karena laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR karena dianggap melepaskan Timor-Timur dan itu dianggap melawan Pancasila,’’ ujarnya.
Gus Dur juga jatuh karena dituding ingin menghidupkan lagi Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966. Mega jatuh karena dituding menjual aset negara kepada asing, yang dianggap melawan Pancasila.
‘’Sampai sekarang pun, Pemerintah saat ini dianggap tak mampu mengimplementasikan Pancasila, sehingga selalu digugat dan dikritik. Tapi, Pemerintah itu tak boleh antikritik. Tapi, jangan diartikan kalau terbuka atas kritik, bukan berarti diam saja. Pemerintah harus menjawab kritik. Jangan dibiarkan orang kritik tanpa data dan fakta yang masuk akal.,’’ tandasnya. 
- Menkopolhukam: Indonesia Tidak Pernah Baik Jika Dipimpin Pemimpin
- Gus Ali Gondrong pilih Ganjar-Mahfud
- Hadiri Dies Natalis Ke-65 Undip, Menko Polhukam: Jaga Demokrasi Berjalan Sehat
