Menkopolhukam: Indonesia Tidak Pernah Baik Jika Dipimpin Pemimpin

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD. Dok
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD. Dok

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD menegaskan agar semua pihak tidak melakukan kecurangan pemilu. Menurut Mahfud hal tersebut akan merusak kualitas pemilu dan demokrasi.


Mahfud, juga sebagai calon wakil presiden itu mengingatkan kepada semua pihak agar jangan sampai menggunakan cara-cara yang curang, pemaksaan dan penipuan untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Sebab, menurutnya pemimpin yang terpilih dengan cara yang tidak baik, tidak akan pernah membawa berkah bagi Indonesia.

“Jangan pernah curang, karena kecurangan kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka indonesia tidak akan pernah baik,” kata Mahfud, Sabtu (11/11)

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, jika menginginkan agar Indonesia semakin lebih baik, maka berikan kesempatan kepada masyarakat secara bebas untuk menentukan pilihannya sendiri.

“Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri,” jelasnya. 

Mahfud juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar jangan pernah takut untuk bersuara dan memperjuangkan kebenaran. Menko Polhukam ini juga mengutip ungkapan dalam bahasa latin Vox Populi Vox Dei.

“Ingat, ada adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu adalah suara tuhan, tapi itu artinya bukan rakyat itu sama dengan tuhan. Itu artinya, tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Itu artinya Vox Populi Vox Dei,” tegasnya.

Oleh sebab itu, tambah Mahfud, bagi siapapun yang berani melawan aspirasi rakyat dan menekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. “Ingat ini,” tutup Mahfud.

Pernyataan tersebuy juga dia unggah di akun sosial medianya. Bahkan dalam caption ya dia mengungkit ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

“Teman2 pers di Surabaya tadi mencegat saya dan bertanya soal dugaan keterlibatan aparat pd pemasangan baliho capres-cawapres tertentu. Sebaliknya, beredar banyak video oknum yg menurunkan baliho dan spanduk capres-cawapres tertentu di sejumlah daerah. Ini tentu gejala yg tidak sehat dan mengancam kualitas Pemilu dan demokrasi kita. Maka saya jawab seperti dlm video ini.,” tulis Mahfud MD di akun instagramnya @mohmahfudmd.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah baner bergambar Ganjar Pranowo dilpas oleh sejumlah petugas Satpol-PP di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, Sabtu (11/11).


Sementara di Jawa Timur, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran.