Pemkot Pekalongan dan pemkab Batang Ditargetkan Raih UHC Tahun Ini

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di eks-Karesidenan Pekalongan segera mengejar ketercapaian Universal Health Coverage (UHC). Terdekat, pemerintah Kota Pekalongan menargetkan bisa mencapai UHC pada semester I.

Baca Juga

"Terdekat adalah pemkot Pekalongan dengan penduduk berjumlah sekitar 316 ribu penduduk, paling memungkinkan untuk UHC," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu di kantornya, Selasa (14/3).

Ia menyebut, setelah itu adalah pemerintah Kabupaten Batang pada semester II. Lalu, untuk pemerintah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, mulai dirancang 2024.

Cici, sapaan akrabnya menyebut ada dua kriteria utama meraih UHC yaitu kepesertaan minimal mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Lalu, tingkat kepesertaan aktif mencapai minimal 75 persen.

"Untuk di wilayah kerja kami, rata-rata di angka 85 persen hingga 86 persen," ujarnya di sela-sela streaming gelaran UHC Award 2023.

Rincian progres UHC yaitu Kabupaten Pemalang mencapai 85,27 persen Jumlah peserta 1,3 juta orang dari 1,56 juta orang. Peserta aktif 1,023 juta dan peserta non aktif 307,5 ribu. Prosentase peserta aktif 76,89 persen.

Kabupaten Batang 87, 86 persen. Total peserta 726.521 jiwa dari jumlah pendudukan Kabupaten Batang mencapai 828.576. Peserta aktif mencapai 550.747 sedangkan non aktif 175.774 dan prosentase aktif terdaftar 75,81 persen.

Kota Pekalongan mencapai 86, 76 persen dengan jumlah peserta 274.974. Dari jumlah penduduk mencapai 316.933. Peserta aktif 230.665 sedangkan non aktif 44.309. Dengan prosentase aktif peserta 83,89 persen.

Kabupaten Pekalongan mencapai 84,14 persen.

Dengan total peserta 842.070 dari jumlah penduduk 1.000.810. Peserta aktif mencapai 695.856

Peserta non aktif 145.224. Prosentase aktif 82, 64 persen.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan UHC Award kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota. Penghargaan itu diserahkan pada daerah yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.

"Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024," jelasnya dalam sambutannya di UHC Award.

Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.