Penyaluran BBM bersubsidi jenis Biosolar dengan menggunakan mekanisme registran di Jawa Tengah dinilai efektif mencegah penyimpangan.
- 4 Tahun Berturut-turut, Pertamina Call Center 135 Kembali Raih Penghargaan di Ajang Contact Center World Asia Pacific Awards 2023
- Batas Emisi Euro 4 Resmi Diterapkan, Dexlite dan Pertamina Dex Jadi Rujukan
- Semarak Simpang Lima dan Gebyar Pemuda Hebat Mendapat Apresiasi Menparekraf
Baca Juga
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro menilai, program pembelian solar QR Code memudahkan pengguna maupun Pertamina karena mendapatkan data riil time. Hal ini ditempuh supaya bisa mengetahui potensi kebocoran.
“Potensi solar yang keluar apakah terjadi kebocoran jelas akan terlihat, sistem yang sudah online sangat mudah di monitoring. Pengawasan mudah bisa melihat titik di SPBU berkurang sehingga dapat jadi acuan pengambilan keputusan,” kata dia di sela-sela Focus group discussion Wartawan Ekonomi Semarang bersama Pertamina di Hotel Patra Semarang, Selasa (23/5).
Menurut dia, data konsumen yang diolah cukup sensitif. Dalam hal ini, bila data disalah gunakan untuk kepentingan tidak bertanggung jawab.
“Kemanan data harus diperhatikan perlindungannya. Jangan sampai data pribadi dari KTP, nomor kendaraan dan lainnya bocor yang dapat dijual bebas secara online,” ujar dia.
Ketua Aptrindo Cabang Tanjung Emas Semarang, Supriyono mengungkapkan, pembelian dengan QR Code menjadi solusi nyata mencegah penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Pembelian juga menjadi lebih mudah dan aman.
"Program pembelian solar dengan nomor polisi yang kemudian disempurnakan dengan barcode lebih gampang, mudah-mudah dengan program tersebut dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi," ujar Supriyono.
Dia berharap, skema yang sudah diimplementasikan dapat terus ditingkatkan dengan pelacakan radius kendaraan lebih canggih agar kecurangan tidak terjadi. Tim saber juga perlu dibentuk agar oknum nakal takut melakukan kecurangan.
Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq menyampaikan, BPH Migas bersama Pertamina, pemerintah dan stakeholder terkait akan terus melakukan pemantauan penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan memastikan tidak akan terjadi kelangkaan.
Dia menyebutkan, kuota solar subsidi tahun 2023 memiliki suplai yang sangat cukup mencapai 17 juta KL. Kuota ini lebih besar dibandingkan 2022.
"Pendistribusian solar subsidi adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, pemda, pengusaha untuk terus menjaga agar penyaluran tepat sarana agar memberi peningkatan pertumbuhan ekonomi," terang dia.
Analis Pengembangan Energi ESDM Jateng, Ninditya menyampaikan, Pemprov Jateng terus memfasilitasi pengajuan jumlah kuota solar subsidi diperlukan oleh pengusaha serta pihak terkait.
"Pemprov Jateng memfasilitasi kuota yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Sedangkan, pada saat momen Natal dan Tahun Baru juga ikut melakukan pemantauan LPG, BBM, Solar untuk terus mendukung penyaluran tepat sasaran," tukasnya. 
- Pernikahan Anak Marak di Batang, Lima Permintaan Rekomendasi Tiap Hari
- 1.999 Ibu-ibu di Kabupaten Batang Kompak Pasang Alat Kontrasepsi
