Perempuan Indonesia Harus Bersatu dalam Mewujudkan Cita-Cita Bersama

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Kontribusi perempuan di sektor politik adalah sebuah keharusan. Karena itu perempuan Indonesia harus bergerak bersama melampaui sekat-sekat politik, sosial dan budaya untuk membangun sisterhood dalam mewujudkan cita-cita bersama.


"Di atas pondasi kebangsaan, para perempuan harus mampu berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh di masa depan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Seminar Nasional MPR RI-KPPI secara daring, bertema Kontribusi Perempuan Politik Dalam Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/9).

Dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sambutan secara virtual. 

Selain itu hadir pula antara lain, Dwi Septiawati Djafar (Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia/KPPI), Hendri Saparini (Founder dan Ekonom Senior CORE), Lena Maryana Mukti (Koordinator Maju Perempuan Indonesia), Khoirunnisa Agustiyati (Direktur Eksekutif Perludem), Kanjeng Gusti Ratu Hemas (anggota DPD RI) serta sejumlah perwakilan organisasi perempuan, anggota DPR RI, pengurus DPP KPPI dan pengurus DPD KPPI se-Indonesia.

Lewat kiprah di bidang politik, ujar Lestari, para perempuan bisa ikut dan mampu mewarnai pencapaian dari berbagai proses pembangunan di negeri ini.

Karena itu, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, para perempuan Indonesia harus memperbaharui tekad untuk mewujudkan 30% perempuan berkiprah di parlemen pada 2024. Karena, jelasnya, politik kehadiran itu penting dalam sebuah proses melahirkan suatu kebijakan.

Langkah tersebut, jelas anggota Mahkamah Tinggi Partai NasDem itu, bukan sekadar memenuhi kuota atau menjalankan politik praktis semata, tetapi untuk bersatu menyuarakan kepentingan bersama dalam proses mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

Namun, diakui Rerie, perempuan di era ini masih di pandang sebelah mata oleh masyarakat, lewat praktik subordinasi dan pembatasan ruang untuk berkontribusi bagi perempuan di sejumlah bidang.

Padahal, ujarnya, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 5 menegaskan negeri ini berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Peran perempuan di bidang politik, tegas Rerie, harus menciptakan kontribusi nilai-nilai dan manfaat bagi perempuan dan lingkungannya sendiri.

Di era digital, menurut Rerie, terbuka peluang yang besar bagi perempuan untuk berkontribusi lebih luas lewat penyampaian nilai-nilai dan pandangannya dalam berbagai bidang kepada masyarakat.

Karena, ujarnya, tanpa kesamaan pemahaman dari masyarakat terkait peningkatan peran perempuan di bidang politik, upaya para perempuan berkonstibusi lebih luas di berbagai bidang akan menghadapi hambatan.

Namun, Rerie yakin, perempuan Indonesia mampu berperan lebih luas dalam menentukan arah kebijakan bangsa ke depan. 

Karena, tegasnya, sejarah membuktikan perempuan-perempuan di nusantara mampu mengambil peran penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah.