Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) mengkampanyekan lagi gerakan jogo tonggo menjelang Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di Kota Solo.
- Siapkan 14.693 Personel, Polda Jateng Siap Sambut Pemudik
- Dampak Undang-undang Baru, Pilkades Serentak 206 Desa Di Batang Mundur Dua Tahun
- Harap Sabar! Perbaikan Jalan Brigjend Sudiarto Majapahit, Kota Semarang, Akan Dimulai 31 Mei
Baca Juga
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Kepala UPT Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah Dosen, Universitas Semarang, Dr. Dyah Nirmala Arum Janie mengatakan, selama kesadaran masyarakat rendah, program PPKM tidak akan berjalan efektif.
"Selama kesadaran masyarakat masih rendah, Covid-19 masih tinggi, kita masih red/ black zone, maka PPKM tidak akan pernah efektif. Variabrl kesadaran masyarakat untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker juga perlu digencarkan terus," kata Dyah, Sabtu (23/1).
Dyah mengaku, sepakat terhadap keputusan pemerintah memperpanjang durasi PPKM hingga 8 Februari 2021 mendatang.
Menurutnya, dengan PPKM semua jenis usaha akan terkena dampak, bukan hanya usaha mikro saja.
"Bayangkan saja PKL yang mungkin jam bukanya menjelang Maghrib dan harus tutup jauh lebih awal. Pasti belum bisa untuk nutup modal hari itu saja. Pembatasan jam usaha PKL sudah jelas semakin mempersulit perekonomian pelaku usaha apapun skalanya," tambahnya.
Meski demikian, Dyah meminta pelaku usaha dan masyarakat tidak patah arang. Menurutnya, pelaku usaha harus lebih berinovasi dalam menjalankan usahanya. Artinya, lanjut dia, inovasi ke arah pengayaan usaha dan jenis transaksi.
Misalnya, PKL yang menjajakan makanan matang, berinovasi menjual produknya yang bisa dikirim ke rumah konsumen dengan berbagai cara. Contohnya, melalui jasa antar, atau melalui pemesanan di awal.
"Mereka juga perlu berinovasi juga terhadap produk yg dijual. Contohnya memperbanyak variasi produk. Walaupun hal ini tidak mudah, tetapi kenyataan Pandemi ini, menuntut PKL dan pelaku usaha harus lebih kreatif dan inovatif," tandas Dyah.
Di sisi lain, Dyah meminta pemerintah harus lebih berperan aktif dengan bantuan sosial tunai maupun program jaring pengaman sosial yang harus benar-benar dilaksanakan dan dipantau.
Secara ekonomi mikro, Dyah menilai pendampingan dan bantuan usaha sangat diperlukan. Menurutnya, bantuan bukan hanya modal usaha saja, tetapi juga bantuan pemasaran produk usaha.
Salah satu langkah yang bisa ditempuh, papar Dyah, pemerintah bisa menginstruksikan perusahaan melalui program CSR. Selain itu, menginstruksikan perguruan tinggi/ akademisi bisa memberikan bantuan dana dan/ atau pendampingan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.
"Agar mereka bisa melestarikan usahanya. Di masa pandemi ini banyak masyarakat yg belum siap berusaha untuk lebih kreatif menghadapi PPKM maupun PSBB. Akhirnya mereka abai terhadap imbauan pemerintah, dengan tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Ketakutan untuk tidak bisa makan hari ini, melebihi ketakutan terjangkit pandemi Covid-19," tutupnya.
- Surat Penolakan Hasil Konfercab GP Ansor Demak Telah Dikirim ke Pimpinan Pusat
- UMKM Menjadi Penopang Pemulihan Ekonomi Semarang Pasca Pandemi
- Polri Operasikan Ambulans Udara, Siaga Terjadi Gawat Darurat Arus Mudik Di Tol Trans Jawa
