Presiden RI Joko Widodo menjamin dan berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Bahkan ia menyatakan akan meninjau ulang salah satu poin dalam paket kebijakan ekonomi ke XVI, yakni soal Daftar Negatif Investasi (DNI).
- BI Tegal Tawarkan Zona Khas untuk UMKM Halal, Latih 100 Pelaku Usaha
- Anak Usaha PGN Mulai Ngebor 2 Sumur Migas
- Taj Yasin: Pemulihan Ekonomi Masih Jadi Prioritas Pembangunan 2022
Baca Juga
"Saya alumni UMKM, anak anak saya juga UMKM. Jangan meragukan komitmen saya pada UMKM. Soal komplain DNI akan saya kaji lagi, barangnya belum sampai ke meja saya. Kalau perlu akan saya coret untuk melindungi UMKM," tandas Presiden RI Joko Widodo, saat penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11).
Jokowi menambahkan UMKM berkontribusi pada PDB sebesar 60%, dengan jumlah 62 ribu yang mempekerjakan sebanyak 116 juta orang.
"Kita terus dorong UMKM untuk maju bahkan harus ekspor. UMKM yang eksport biasanya lebih inovatif. Saya mengalaminya sendiri, mungkin kalau saya tidak eksport saya tidak bisa jadi presiden," imbuhnya.
Untuk menuju hal tersebut, pembangunan SDM yang akan dimulai 2019 harus dilakukan secara besar- besaran.
Penutupan Rapimnas Kadin 2018 juga dihadiri sejumlah pejabat, seperti sejumlah menteri, Ketua DPRRI Bambang Susatyo, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin juga tokoh nasional seperti Akbar Tanjung dan tokoh pengusaha Indonesia.
Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani menyambut baik kebijakan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo soal komplain yang disampaikan Kadin atas kebijakan DNI.
"Kadin siap mendukung paket kebijakan ekonomi ke XVI, hanya soal DNI yang kami mohon ditinjau ulang dan direspon positif oleh Presiden," kata Rosan.
- Ketua DPR: Naiknya Dolar AS Nggak Bakal Bunuh Ekonomi Kita
- SIG Peduli Berdayakan 30 Ibu Rumah Tangga Produksi 1.400 Baju Hazmat
- HUT Ke-2 Rumah BUMN Rembang Semen Gresik, Bukukan Omzet Penjualan Rp 2 Miliar
