Program makan siang gratis yang direncanakan oleh pemerintah bagi siswa sekolah, mengundang perhatian Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI).
- Pindahkan Fisik Sekolah, SLB Lasem Dan Rembang Dapat Anggaran DAK Rp 8.4 Miliar Lebih
- Peluncuran Kerjasama Unnes-Jiangsu International Institut Of Commerce (JVIC) China
- Kepala Dan Ketua Komite SMPN I Kragan Dipanggil Satreskrim Polres Rembang
Baca Juga
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPJI Jawa Tengah, Agus Gunarto atau akrab disapa Lilik, mengatakan bahwa program makan siang gratis pasti menarik bagi semua pihak untuk terlibat.
Namun demikian, ia berharap agar pengadaan makan siang gratis bagi siswa sekolah SD, SLTP, dan SLTA diserahkan kepada pihak yang benar-benar berkompeten, serta berpihak kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dia berharap jangan sampai pengusaha besar apalagi BUMN turut masuk menggarap proyek pengadaan makan siang gratis tersebut. Terlebih jika pihak tersebut sebelumnya tidak pernah bergerak di bidang jasaboga, namun tiba-tiba membuka bidang jasaboga (catering) hanya untuk turut mendapat kue proyek pengadaan makan siang gratis.
"Kita harapkan supaya makan gratis bisa menghidupi masyarakat sekitar atau lokal serempat, pedagang ayam, sayur, kerupuk, beras. Tapi kalau dipegang perusahaan besar, ya tidak mengenai sasaran. Maka saya ingin supaya pemerintah langsung menghubungi pengusaha catering khususnya UMKM. Jadi tidak ada matarantai yang panjang. Supaya pengusaha mendapatkan nilai yang tidak terpangkas. Jadi secara langsung," tandas Lilik didampingi sekretaris DPD PPJI Jateng, Mochammad Adi Widodo, Rabu (31/07).
PPJI sendiri menurut Lilik, sudah menyiapkan skema dan langkah-langkah untuk program makan siang gratis bagi murid sekolah.
Pihak catering yang dilibatkan pun harus memiliki legalitas untuk memenuhi syarat higienitas, kemampuan dan kesinambungan kerja untuk melayani kebutuhan murid setiap harinya.
"Jadi untuk program makan siang gratis bagi murid sekolah ini, kita sudah sosialisasikan ke DPC-DPC (Dewan Pimpinan Cabang-red) PPJI di Jawa Tengah. Untuk mendapatkan ini, pengusaha catering kita minta untuk mempersiapkan legalitas dulu. Penting perizinan, Depkes (Kementerian Kesehatan), izin berusaha, sertifikat halal. Jadi tiga ini harus dimiliki oleh anggota PPJI untk melayani makan gratis ini," papar Lilik.
Dengan program makan gratis dari pemerintah ini, menurut Lilik, mungkin bisa mengangkat sektor jasa catering untuk melayani pesanan makan.
"Di Jateng ada 19 DPC PPJI dan enam korwil (kodinator wilayah-red), dengan total hampir 900 perusahaan catering. Kita siap mendukung dan sudah mensosialisasikan ke DPC-DPC PPJI. Dan kita sudah simulasi di 10 kota/kabupaten Jawa Tengah," kata Lilik.
Simulasi untuk makan ini sudah berjalan di tahun 2023.
Disinggung mengenai porsi dan harga yang ideal serta layak untuk menyajikan menu bergizi bagi makan siang murid sekolah, pengusaha Ida Catering Semarang ini menerangkan bahwa Idealnya bernilai antara Rp12.500 sampai Rp15.000 untuk setiap porsi.
Itu pun baru masuk pada harga untuk pemenuhan sajian. Belum termasuk biaya operasional untuk gaji karyawan, pick up (pengangkutan), dan biaya operasional lainnya.
"Kita sudah hitung standarnya. Kalau standarnya saja kalau nasi pakai ikan atau ayam atau daging, atau telur, ditambah susu, buah, kerupuk, minimal Rp12.500 sampai Rp15.000. Itu bahan saja dan gramasinya sesuai kalorinya untk gizi siswa," ujar dia.
Karena perlu efisiensi dan untuk menekan biaya, maka Lilik berpandangan agar bahan baku catering mengutamakan bahan dari lokal daerah setempat. Misalnya untuk daerah pegunungan karena harga ikan laut lebih mahal, maka bisa menggunakan ikan lele.
Sedangkan untuk minuman susu bisa divariasi dengan kacang hijau atau minuman bergizi lainnya.
Hal lain yang sangat penting menurut Lilik adalah menyangkut modal yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa catering makan siang gratis ini.
Penagihan dari penyedia jasa ke pemerintah yang biasanya memakan waktu dua sampai tiga bulan baru cair, tentu akan memberatkan penyedia jasa catering.
"Saya kira untuk UMKM catering untuk modal tergantung dari pemesan atau dari pemerintah. Kalau pemerintah memberi kita DP (uang muka-red) atau bayar langsung cash, tidak akan memberatkan pengusaha catering. Tapi kalau pembayarannya mundur dua sampai tiga bulan, akan memberatkan catering. Karena pengusaha catering harus modal enam kali lipat. Misalnya satu perusahaan katering melayani 100 orang siswa, kalau Rp15.000 berarti 5 hari dalam seminggu. Berarti satu bulan mencapai Rp30.000.000. Kalau pembayarannya dua sampai tiga bulan, berarti kita harus punya modal Rp100.000.000 kali tiga lagi," papar Lilik. 
- Pindahkan Fisik Sekolah, SLB Lasem Dan Rembang Dapat Anggaran DAK Rp 8.4 Miliar Lebih
- Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Ini Pesan Kapolres Purbalingga
- Dewan Pers Tanpa Wakil Dari PWI
