Peristiwa kerusuhan 27 juli 1996 (Kudatuli) merupakan skenario rekayasa politik Orde Baru untuk membungkam demokrasi arus bawah dengan kekerasan. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan dan masyarakat harus mengingat dengan mendalam peristiwa perebutan paksa kantor DPP PDI di Jl Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang terjadi 22 tahun silam itu.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri pentas seni budaya peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat (27/7).
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu berpesan untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut.
Sebagai pengingat, pada tahun 1993, Megawati lewat Kongres Surabaya terpilih menjadi Ketua Umum PDI hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tidak mendapat restu dari pemerintah Soeharto sehingga dibuatlah PDI tandingan.
Difasilitasi pemerintah Orde Baru, PDI tandingan menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Upaya massa PDI Soerjadi merebut kantor PDI Pro-Mega inilah yang memicu terjadinya peristiwa Kudatuli. Dalam perjalanannya menghadapi Pemilu 1999, PDI Pro-Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan yang kemudian dideklarasikan pada 1 Februari 1999.
Hasto menambahkan, dalam Pemilu 1999 PDI Perjuangan mampu merebut mayoritas hati rakyat Indonesia yang rindu akan perubahan. Dalam kontestasi paling demokratis pasca-Orde Baru, PDI Perjuangan menang dengan 33 persen suara.
"Rakyat menghendaki PDI Perjuangan untuk menang," pekik Hasto yang disambut gemuruh kader seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL
Dalam keterangannya beberapa saat lalu, Hasto pun mengajak seluruh kader untuk mengetuk pintu masyarakat dalam rangka mendengarkan aspirasi untuk menjaga kepercayaan rakyat. 
- Irina Shayk, Pamer Perut Buncit, Hamil Lagi?
- Listrik Padam, Sejumlah Wilayah Lombok Masih Dirundung Kegelapan
- Megawati Dinilai Lebih Dewasa Dan Demokratis
