Para nelayan kabupaten Batang kembali melakukan aksi penolakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk para nelayan. Kali ini, perwakilan nelayan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) beraudiensi dengan Bupati Batang Wihaji.
- Wihaji Tanggapi Isu Kaesang Pangarep Masuk ke Pilbup Batang 2024
- Diarak Usai Sertijab, Wihaji-Suyono Diteriaki Lanjut 2024
- Ribuan Warga Batang Padati Jalan Saat Kirab Budaya Berlangsung
Baca Juga
"Tadi ketua HNSI Batang menyampaikan suasana kebatinan masyarakat, khususnya para nelayan, wa bil khusus pengusaha-pengusaha tentang PP 85/2021 dan PP 86/2021. Tentang PNBP dan harga patokan ikan," kata Bupati Batang usai audiensi, Kamis (30/9).
Ia mendapat laporan jika kedua aturan itu diterapkan maka ada kenaikan pembayaran PNBP hingga 400 persen. Menurut nelaya, hal itu kurang rasional.
Sebagai Bupati, Wihaji berujar akan menyampaikan aspirasi itu langsung pada presiden, ketua DPR RI dan menteri KKP. Ia berharap ada solusi terkait keluhan nelayan tersebut.
"Tadi ada diskusi kecil kalau kenaikannya 50 persen atau maksimal 100 persen masih bisa masuk. Ya di antara itulah," kata politisi Golkar itu.
Wihaji mengatakan menurut nelayan, kenaikan itu memberatkan ongkos produksi perikanan. Menurut nelayan jika diterapkan maka para nelayan belum untung.
"Untuk para nelayan mohon sabar, dan saya mengapresiasi karena para nelaya menyampaikan aspirasi dengan cara baik," jelasnya.
Ketua DPC HNSI Batang Teguh Tarmujo mengatakan pihaknya berrharap Bupati menyampaikan aspirasi nelayan ke Presiden dan Kementrian KKP. Harapannya, segera ada revisi, kalau kenaikan 50 persen hingga 100 masih manusiawi.
Ia mengatakan kenaikan 400 persen tidak masuk akal sehat. Baginya kenaikan sebesar itu bisa mematikan usaha perikanan.
"Saya percaya beliau (Bupati Batang) bisa menyampaikan aspirasi ini," katanya. 
- Wihaji Tanggapi Isu Kaesang Pangarep Masuk ke Pilbup Batang 2024
- Diarak Usai Sertijab, Wihaji-Suyono Diteriaki Lanjut 2024
- Ribuan Warga Batang Padati Jalan Saat Kirab Budaya Berlangsung
