Upaya Melindungi Diri dari Ancaman Covid-19 Harus Konsisten Karena Pandemi Belum Berakhir

Keselamatan nyawa manusia di masa pandemi Covid-19 harus konsisten menjadi kepedulian bersama, melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan setiap warga negara.


"Catatan peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir ini, harus menjadi pengingat kita semua untuk tetap mengedepankan keselamatan setiap warga negara dalam kesehariannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Rabu (3/5). 

Data Kementerian Kesehatan per 22 April 2023 menunjukkan angka kematian  13 kasus dan kasus aktif naik dari 10.448 kasus menjadi 10.881  kasus. Sedangkan pasien yang dirawat dalam periode 15-22 April  tercatat 1.617 orang. 

Menurut Lestari, melonjaknya kasus Covid-19 pada awal April 2023 akibat melemahnya  penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. 

Rerie sapaan akrab Lestari mengakui bahwa pengabaian terhadap ragam anjuran untuk mengedepankan protokol kesehatan dalam keseharian kerap terjadi. 

Para pemangku kepentingan dan masyarakat, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, perlu menerapkan cara berpikir bahwa pada kenyataannya hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya  lepas dari pandemi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong para pemangku kepentingan mengaktifkan kembali kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan di ruang publik, sambil memastikan segenap lapisan masyarakat telah melalui tahapan vaksinasi dalam upaya membangun kekebalan komunitas yang lebih baik. 

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan lonjakan kasus Covid-19 bukan disebabkan adanya peningkatan perjalanan orang, tetapi lebih dikarenakan munculnya varian baru. 

Covid-19 varian Arcturus yang tercatat masuk Indonesia pada 10 Maret 3023, menurut Dante, memiliki daya tular yang lebih tinggi dari varian Omicron, namun ada indikasi tetap bisa menular pada orang yang sudah divaksinasi. 

Diakui Dante, per awal 2023 imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 tercatat di atas 90%. 

Namun, tambahnya, imunitas yang terbangun dari hasil vaksinasi rata-rata hanya bertahan selama enam bulan. Sehingga, ujar Dante, masih diperlukan vaksinasi booster agar imunitas tubuh tetap terjaga. 

Dante mengungkapkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah sudah memiliki kesiapan yang memadai terkait kecukupan fasilitas kesehatan, kecukupan stok vaksin Covid-19, persediaan oksigen cair hingga aktivasi telemedicine bagi para pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. 

Sebagai langkah penting pencegahan penularan Covid-19, tegas Dante, upaya pemeriksaan sejak dini bila ada gejala-gejala yang dirasakan harus dilakukan. Dengan langkah itu, tambah dia, potensi penularan kepada orang lain akan semakin rendah. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pandemi Covid-19 termasuk bencana non-alam, sehingga pemerintah tetap akan membiayai, melalui BPJS Kesehatan. 

Sehingga, ujar Ghufron, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, di tengah status pandemi di Indonesia, pengobatan dan penanganannya bisa dibiayai melalui BPJS. 

Secara umum, tambah Ghufron, penanganan terkait public health seperti pandemi Covid-19 merupakan domain dari Kementerian Kesehatan. 

Menurut Ghufron, peran BPJS Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di tanah air adalah mendukung pemerintah sesuai kapasitasnya dalam sistem pembiayaan pencegahan dan pengobatan Covid-19. 

Apalagi, ungkap dia, saat ini sampai dengan Maret 2023 keanggotaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 91,58% atau 252,17 juta penduduk Indonesia. 

Ghufron berpendapat, masyarakat tidak perlu panik melihat tren naiknya kasus Covid-19 dewasa ini, tetapi tetap harus waspada dengan upaya pencegahan  tetap dilakukan. 

Dia juga mengingatkan bahwa klaim pembiayaan pengobatan Covid-19 ada masa kadaluarsanya, yaitu dua bulan sejak pasien dinyatakan selesai mendapatkan pelayanan. 

Pada kesempatan itu, Ghufron juga mengingatkan bahwa saat ini kasus Tuberkulosis di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga harus diwaspadai. 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla memuji kinerja BPJS Kesehatan yang semakin baik. 

Ratu berharap kepesertaan BPJS bisa lebih aktif, sehingga perlu sosialisasi kinerja BPJS agar kepesertaannya terus meningkat. Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif tercatat 30 jutaan orang. 

Pada kesempatan itu, Ratu juga mendorong agar digencarkan kembali gerakan vaksinasi agar imunitas masyarakat tetap mampu menangkal penularan Covid-19 di tanah air. 

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, dunia internasional saat ini sebenarnya optimistis endemi Covid-19 akan tiba pada Januari 2023.

Namun, ujar Tjandra, munculnya varian baru Covid-19 di sejumlah negara membuat proses menuju endemi tersendat. 

Tjandra menyarankan, pemerintah melakukan whole genome sequncing terhadap kasus-kasus Covid-19, agar lebih jelas dalam penanganan varian-varian baru Covid-19 saat ini. 

Lebih lanjut, Tjandra menegaskan, langkah pencegahan penularan Covid-19 harus ditingkatkan melalui kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan diri bila memiliki gejala Covid-19, kelompok rentan dan lansia harus berhati-hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memasyarakatkan vaksinasi booster. 

Karena, menurut dia, pandemi Covid-19 mungkin berakhir, namun Covid-19 tidak akan hilang. Sehingga pasien Covid-19 di masa datang juga masih ada. 

Jadi, tegas Tjandra, upaya sosialisasi terkait pencegahan penularan Covid-19 dan budaya hidup sehat harus terus dilakukan. Upaya pencegahan, tambahnya, harus dimulai dari diri sendiri. 

Di akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan, kita tidak tahu apakah di masa datang akan muncul lagi varian-varian baru Covid-19. 

Sehingga, tegas Saur, kewaspadaan nasional terhadap Covid-19 harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat.  "Kelengahan jangan sampai terjadi lagi, karena pandemi belum berakhir," pungkas Saur.