Wakil Ketua DPRD Jateng: Berantas Kemiskinan, Genjot Potensi UMKM!

DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah provinsi menggenjot pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu menyusul angka kemiskinan di Jateng yang meningkat, utamanya selama masa pandemi.


 “Selama pandemi Covid-19, banyak bermunculan kasus kemiskinan baru. DPRD Provinsi Jateng meminta pemprov mampu menggenjot pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat agar perekonomian Jateng tetap bertumbuh,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, dalam siaran pers, Senin (12/12).

Sukirman menilai, kewirausahaan perlu digenjot di masyarakat untuk mengurangi pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Secara jumlah, angka kemiskinan di Jateng mencapai sekitar 4 juta orang atau sekitar 9%-11% sebelum kondisi pandemi. Dari angka itu, pemprov berupaya menurunkan angkanya 1 digit.

“Target itu disepakati DPRD, dengan program di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) menangani 1 desa binaan. Namun, saat muncul pandemi, ada pembatasan ruang gerak termasuk refocusing anggaran, baik OPD maupun DPRD,” terangnya.

Dikatakan, angka pengangguran semakin tinggi karena sektor UMKM juga mengalami perlambatan ekonomi. Termasuk, banyaknya penutupan sejumlah perusahaan dan industri sehingga mendukung semakin tingginya angka pengangguran tersebut.

Ditambah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membatasi aktifitas ekonomi masyarakat. Otomatis, lanjutnya, angka pengangguran meningkat dan penghasilan masyarakat turun.

“Jadi, selama setahun (2020) merupakan masa-masa sulit bagi UMKM dan pengusaha-pengusaha besar. Dari kondisi itulah, muncul kemiskinan baru. DPRD berharap target penurunan angka kemiskinan itu bisa direvisi akibat munculnya kemiskinan baru selama pandemi. Ia meyakini target itu tidak tercapai, mengingat masih adanya pandemi di sejumlah daerah,” paparnya.

Satgas Antikemiskinan

Sukirman lebih lanjut menyatakan mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit.

Untuk mengatasi kemiskinan, lanjut Sukirman, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) antikemiskinan yang melakukan pendataan dan pengawasan warga miskin.

Satgas anti-kemiskinan sudah berjalan di beberapa daerah dengan menjangkau sampai tingkat masyarakat di RT/RW.

“Data yang diperoleh anggota satgas antikemiskinan akan saya sinkronkan agar penyelesaiannya bisa lebih optimal,” pungkasnya.