- FTIK FEST 2025 : Mengenal Dunia Kampus bersama Student Goes to Campus
- 2.382 Murid di Kecamatan Lasem dan Sluke Mulai Menikmati Makan Bergizi Gratis
- Polres Boyolali Sosialisasikan Penerimaan Polri 2025 di SMAN 1 Teras
Baca Juga
Polemik dugaan tiga siswa TK Datul Fiqri, Pamotan yang dikeluarkan karena perbedaan pilihan politik antara wali murid dan pihak sekolah mendapat tanggapan resmi.
Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto mengatakan, pihaknya tidak pernah memutuskan hubungan sekolah dengan ketiga siswa tersebut.
"Kami tidak pernah mengeluarkan siswa. Mereka masih terdaftar di TK Darul Fiqri. Tidak ada surat resmi yang menyatakan mereka dikeluarkan dari sekolah," ujar Joko Supriyanto kepada media, Senin (25/11).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa tiga siswa dikeluarkan karena wali murid berbeda pilihan politik dengan pihak yayasan yang diduga memiliki hubungan dengan pasangan calon tertentu dalam Pilkada
Terkait hal ini, Joko Supriyanto mengakui dirinya memang mengunjungi rumah wali murid untuk meminta dukungan bagi Paslon tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu sebatas ajakan, bukan paksaan.
"Saya hanya menyampaikan bahwa salah satu donatur yayasan memiliki hubungan dengan Paslon itu dan meminta dukungan. Namun, itu tidak berarti memaksa atau menjadi alasan untuk mengeluarkan siswa," tegas Joko.
Kepala Sekolah TK Darul Fiqri, Umi Anisa, juga mengaku terkejut dengan isu yang berkembang.
"Saya tidak tahu atas dasar apa berita itu muncul. Yang jelas, kami tidak pernah mengeluarkan siswa, dan ketiga anak tersebut masih berstatus sebagai siswa kami," terang Umi Anissa.
Namun, salah satu wali murid yang dikonfirmasi media memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku didatangi oleh pihak sekolah yang memintanya mendukung Paslon tertentu.
"Dikatakan kalau anak saya tetap sekolah di TK Darul Fiqri, saya harus mendukung Paslon seperti pilihan Yayasan. Kalau tidak, anak saya harus keluar. Saya coba menego, tapi tidak bisa, jadi saya memutuskan anak saya keluar," ungkap wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani yang akrab di sapa Aan menyatakan, siap memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan wali murid.
Ia berharap masalah ini tidak dipolitisasi demi kepentingan tertentu.
"Kita harus menjaga demokrasi dan tidak melibatkan anak-anak dalam permasalahan politik. Saya akan mengundang kedua pihak untuk meluruskan masalah ini agar tidak merugikan siswa maupun wali murid," ujar Aan.
Polemik ini menjadi pengingat yang penting untuk menjaga netralitas dunia pendidikan, terutama dalam konteks politik lokal.
Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya terbebas dari segala bentuk tekanan politik yang dapat menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. 
- BPBD Wonogiri Pastikan Sekolah Aman Bencana
- Wali Kota Semarang Sekolah Tidak Perlu Pembayaran dari Pemerintah
- FTIK FEST 2025 : Mengenal Dunia Kampus bersama Student Goes to Campus
