Puluhan aliansi dan serikat buruh di Jawa Tengah diundang hadir dalam pertemuan bersama Penjabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana. Rapat terbatas di Front One HK Resort itu pun diadakan mewadahi sarana beri kritik saran dan masukan dari para buruh ke Pj Gubernur Jawa Tengah, Jumat (18/10).
- Ringankan Penyandang Disabilitas, Pemkot Tegal Berikan 45 Alat Bantu
- Tunggu Jadwal Dari BKN, BKD Rembang Akan Gelar Tes Kompetensi P3K
- Sejarah Ditulis Oleh Para Pemenang? Indonesia Sedang Mengupayakannya
Baca Juga
Pertemuan bersama buruh, pengusaha dan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah itu menghasilkan sejumlah usulan diminta para buruh. Terutama tentang usulan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2025 naik dengan penyesuaian pendapatan di seluruh daerah Jawa Tengah.
Menanggapi rencana itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian sebelum penetapan kebijakan upah. Dengan pertemuan, pemerintah dapat menjalin komunikasi dan memperoleh masukan-masukan pedoman menetapkan aturan dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.
"Kita butuh musyawarah dan komunikasi dalam melangkah menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Maka, kita libatkan teman-teman buruh, pengusaha dan federasi agar saling bersinergi memberikan masukan," kata Nana.
Namun demikian, pemerintah provinsi Jawa Tengah, kata Nana, belum dapat memutuskan aturan upah dan ketenagakerjaan tahun 2025. Aturan dan kebijakan itu masih menunggu usulan dari seluruh kabupaten dan kota serta atas persetujuan hasil kajian-kajian para ahli di bidang perekonomian.
Tahap penetapan upah UMP dan UMK Jawa Tengah, meski masih panjang, Nana optimis, hasilnya nanti dapat memberikan dampak khususnya di bidang ekonomi, industri, dan berhasil menekan inflasi serta semakin bermanfaat mensejahterakan masyarakat.
"Kita berharap yang terbaik bagi ekonomi Jawa Tengah. Sehingga juga bermanfaat terhadap kemajuan bidang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Nana.
- Potensi Besar Belum Maksimal, DPRD Jateng Saran Terus Kuatkan Pertanian Kepada Pemprov
- Premanisme Dan Negara Bayangan: Spasialitas Kekuasaan Menantang Struktur Konstitusional
- Bupati Rembang Harno Ajukan Lima Proyek Kepada Pemprov Jateng