- Wali Kota Tegal : Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Harus Jadi Super Prioritas
- Lindungi Situs Kuno, Banjarnegara dan Kemenkumham Bahas Raperda Cagar Budaya
- Divonis 15 Tahun Atas Kasus Pencabulan Anak, Kuasa Hukum R Berencana Banding
Baca Juga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah provinsi (Pemprov) menjadikan program prioritas penanganan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, segera berhasil dijalankan.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan, kolaborasi tidak sekedar antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat atas pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, namun juga butuh dukungan aspirasi masyarakat.
"Kita butuhkan masyarakat bisa menyalurkan suara mereka agar kita dapat mewujudkan dalam melaksanakan program prioritas," kata Sumanto, Selasa (22/10).
Selain itu, program prioritas penanganan kemiskinan di Jawa Tengah, direncanakan berjalan termasuk dalam melakukan pembangunan daerah di seluruh kabupaten dan kota.
Selama lima tahun ke depan, Sumanto menegaskan, pihaknya yakin bahwa program dikerjakan berhasil menuntaskan tingginya kemiskinan di Jawa Tengah.
Namun begitu, program tak akan mulus dijalankan tanpa didukung masyarakat serta semua pihak, sehingga DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat berharap mendapatkan sumbangsih pemikiran dan beragam masukkan kritik serta saran.
"Kami dengan sebesar-besarnya meminta agar masyarakat bisa mendukung program-program prioritas legislatif berjalan dengan baik. Akan sangat senang seandainya masyarakat memberikan gagasan-gagasan ide dan pemikiran demi perbaikan-perbaikan kebijakan atau terhadap berlangsungnya pembagian amanah legislatif dan eksekutif," harap Sumanto. 
- Wali Kota Tegal : Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Harus Jadi Super Prioritas
- Lindungi Situs Kuno, Banjarnegara dan Kemenkumham Bahas Raperda Cagar Budaya
- Divonis 15 Tahun Atas Kasus Pencabulan Anak, Kuasa Hukum R Berencana Banding
