Badan Internasional Energi Soroti Subsidi BBM

Direktur Eksekutif Inter­national Energy Agency (IEA) Fatih Birol meminta pemerintah lebih cermat dalam mem­berikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Di tengah harga minyak yang terus me­nanjak, diperlukan kehati-hatian di dalam memberikan subsidi. Karena masalah itu bisa mem­beratkan keuangan negara," ungkap Fatih usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, kemarin dikutip dari Kantor Berita Politik

Baca Juga

• Menko Puan: Seluruh Rakyat Indonesia Mendoakan, Maka Berjuanglah
• Ulama Kalsel Dan Kalteng Berharap Airlangga Jadi Cawapres Jokowi
• Hendri Satrio: Prabowo Tinggal Senggol Rizal Ramli

Fatih mengakui, masyarakat masih perlu diberikan subsidi. Karena jika tidak diberikan subsidi, masyarakat akan terbe­bani. Menurut Fatih, pemerintah Indonesia perlu mendesain ske­ma pemberian subsidi. Subsidi harus disalurkan tepat sasaran untuk rakyat miskin.

"Itu perlu didesain case by case. Harus sesuai target meng­ingat harga minyak dunia masih volatile," ujarnya.

Fatih mengungkapkan, sub­sidi BBM di beberapa negara di Asia Tenggara cenderung lebih tinggi daripada Eropa. Pada tahun lalu, subsidi energi di ASEAN mencapai 200 miliar dolar AS. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang masih di bawah 200 miliar dolar.

Sekadar informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi energi Rp 94,55 triliun dalam APBN 2018. Perinciannya subsidi BBM, elpiji 3 kilogram (kg) Rp 46,86 triliun dan listrik Rp 52,66 triliun. Pemerintah pun be­rencana menambah subsidi solar dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 per liter. Tambahan subsidi tersebut dilakukan karena harga minyak terus mengalami kenaikan.

Fatih menyarankan pemerintah Indonesia meningkatkan investasi di sektor energi. "In­vestor akan datang kalau yakin akan dapat return," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan, di sektor energi, pihaknya berencana mempercepat penerapan mandatori campuran biodiesel sebanyak 30 persen (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar pada tahun depan. Rencana ini lebih cepat setahun dari rencana awal yang dijadwalkan pada 2020.

Baca Juga

• Pasukan Zikon Bawa Alat Berat ke Lokasi Gempa NTB
• Waketum DPP Gerindra : Ini Faktor Jokowi Belum Umumkan Siapa Pendamping Di Pilpres
• Menko Puan: Seluruh Rakyat Indonesia Mendoakan, Maka Berjuanglah