Bahas Anggaran Pertahanan, Alasan Rapat Komisi I Bersama Prabowo Digelar Tertutup

Rapat kerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6), berlangsung tertutup.


Rapat kerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6), berlangsung tertutup.

Rapat hari ini merupakan pembahasan lanjutan dari rapat pada Senin kemarin (31/5), yang tak bisa dihadiri Prabowo karena menghadiri agenda lain.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, rapat hari ini akan membahas rencana anggaran pembelian alutsista dan sistem pertahanan.

"Berhubung ini terkait rapat anggaran, di antaranya pembelian alutsista dan sistem pertahanan negara. Dan sebagaimana lazimnya rapat digelar tertutup," jelas Meutya.

"Bagaimana mitra dan anggota yang hadir, apakah dapat disetujui rapat tertutup?" tanya dia yang dijawab sepakat oleh seluruh peserta rapat.

Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, dalam rapat hari ini, Prabowo tampak didampingi Wakil Menteri Pertahanan Letjen Muhammad Herardi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Turut mendampingi, KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan soal rencana Kemenhan yang akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Belakangan diketahui bahwa rencana itu tertuang dalam rancangan Perpres tentang Alpalhankam tahun 2020-2024.

Anggaran yang dimaksud merupakan rencana pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) hingga 2044 mendatang.

Dalam rancangan perpres itu tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.

Rincian anggarannya adalah untuk membeli alutsista sebesar 124.995.000 dolar AS, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788 triliun.

Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.
Kemudian pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.

"Renbut (perencana kebutuhan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024," bunyi rancangan perpres Alpalhankam. [sth]