Banyak Tamu Hotel Batalkan Reservasi Malam Tahun Baru

Sejumlah hotel di kawasan wisata belanja Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, mengaku 'prihatin' karena okupansi atau tingkat hunian sangat rendah.


Sejumlah inovasi membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia (Kemenpan dan RB).

Kepala Kejari Batang, Silvia Desty Rosalina pihaknya menerima penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Ada beberapa inovasi yang kami gagas untuk mendekatkan diri pada masyarakat," katanya di kantor Kejaksaan, Senin (21/12/2020).

Ia mengatakan selama ini selalu berusaha memangkas birokrasi.

Beberapa inovasinya antara lain Abu Nawas yang merupakan akronim dari Antar Barang Bukti Sampai Tuntas.

Jika domisili warga jauh, pihaknya menyediakan layanan antar barang bukti. Lalu, ada Yakumling atau pelayanan hukum keliling.

"Setiap dua minggu, kami keliling kecamatan dengan mobil yakumling. Warga bisa konsultasi masalah hukum, pengambilan tilang, hingga penerangan dan penyuluhan hukum," jelasnya.

Kemudian ada juga aplikasj kejaksaan negeri Batang yang bisa diunduh warga, berisi tentang kejaksaan dan konseling hukum.

"Kami juga punya joglo tilang,yang membuat pengambilan tilang lebih cepat dan mudah," jelasnya.

Ada juga anjungan informasi,minuman gratis, dan bangunan ramah disabilitas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, menyerahkam penghargaan secara virtual.

Mengusung tema Making Change, Making History, kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta dengan dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Silvia mengatakan WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasinya yang baik, efektif dan efisien.

Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government.

"Menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme)," jelasnya.