Kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) diharap tidak
meruncing menjadi polemik sensitif antarnegara. Sebab, Bank Indonesia
(BI) menegaskan, GPN tidak membatasi prinsipal asing seperti Master
Card, Visa, JCB, dan Union Pay berbisnis di Indonesia.
- KPU Jateng Tetapkan Luthfi-Yasin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
- Desa Curug, Sukses Laksanakan Pilkada Serentak dengan Tertib
- 1.246 Anggota Satlinmas Pekalongan Siap Amankan Pilkada 2024
Baca Juga
Maklum, pemerintah AmeriÂka Serikat (AS) sempat khawatir penerapan GPN oleh BI memÂbuat dua perusahaan switchÂing asal Negeri Paman Sam, MasterCard dan Visa, mengaÂlami kerugian. Pasalnya dengan adanya GPN, investor Amerika Serikat hanya boleh menguasai 20 persen investasi.
Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen ElektronÂifikasi dan GPN BI Pungky P Wibowo menjelaskan, kehadiran GPN tidak mematikan bisnis prinsipal asing.
Keempat lembaga switching asing tersebut bisa tetap menÂdukung GPN, sebagai lembaga penyedia (supporting service) untuk transaksi, dengan catatan, bekerja sama dengan empat lembaga switching domestic, di antaranya PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN), PT Artajasa (ATM Bersama), PT Daya NetÂwork Lestari (ATM Alto), dan Rintis Sejahtera (ATM Prima).
"Untuk yang national security, ya harusnya tidak keberatan. DisÂkusi dengan pihak AS lebih baik dan ada solusi yang terbaik. Bicara dengan sejuk," katanya di acara Bincang-Bincang Media (BBM) terkait GPN di Jakarta, kemarin.
Diakui Pungky, saat ini lembaÂga prinsipal asing tersebut sudah setuju untuk kerja sama dengan kondisi dan term yang ada. "Mereka sudah punya bisnisnya di Indonesia. Yakin mereka suÂdah punya kapasitas yang sama, kompetisi sudah berjalan. Tetap bekerja sama, semua sudah puÂnya MoU. Mereka sudah bekerja sama dengan dua dari empat lembaga switching domestik," yakinnya kemarin di Jakarta.
Sebelum ada GPN, uang keÂluar lewat switching internaÂsional dan infrastrukturnya ada di luar negeri. Alhasil, biaya yang ditimbulkan atas transaksi ini menjadi lebih mahal.
"Tentu bisa saja kalau mau jadi penyelenggara untuk memÂproses seluruh transaksi domesÂtik. Principal asing ini switching, kita sangat welcome, silakan ada di Indonesia, tapi ikuti ketenÂtuan," sambungnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Direktur Program Sistem Pembayaran BI Aloysius DonanÂto Herry Wibowo mengatakan, selama ini, keempat prinsipal asing tersebut hanya melayani nasabah dari bank masing-masÂing yang bekerja sama dengan mereka.
"Sementara GPN bersama dengan lembaga switching domestik lainnya, bisa saling memback-up dan melayani dirinya dan teman-temannya. Service levelnya lebih tinggi selama ada layanan konekÂsinya," ujar Donanto.
Donanto merinci, hingga kini penerapan GPN belum sampai 100 persen. Lantaran masih ada beberÂapa bank yang belum memenuhi ketentuan meluncurkan GPN.
Ia memaparkan, total transaksi debit Desember rata-rata mencaÂpai 175 persen per bulan. Dari jumlah tersebut, transaksi off-us (layanan transaksi antar bank) sebanyak 5 persen dan tranÂsaksi on-us (layanan transaksi di bank yang sama) mencapai 95 persen.
"Untuk transaksi debit harian mencapai Rp 17 triliun domestik per hari, dengan total 17 juta transaksi baik on-us maupun off us," katanya.
Donanto lalu menyebut, potensi efisiensi domestik off us mencaÂpai Rp 850 miliar, sementara on us mencapai Rp 16,5 triliun biaya Merchant Discount Rate (MDR), atau biaya yang dibebankan bank kepada merchant.
Dengan kata lain, MDR meruÂpakan biaya yang dibebankan kepada merchant (pedagang) terÂhadap setiap transaksi konsumen yang menggunakan kartu debit dan kredit, lewat electronic data capture (EDC) atau mesin gesek.
"Sebelum GPN, biaya MDR mencapai Rp 25,5 miliar per hari. Sementara net saving off us dari GPN ini mencapai Rp 7,23 miliar per hari bagi perbankan. Bagi konsumen, bisa melakukan penghematan Rp 17,77 miliar per hari," sebutnya.
Namun dengan adanya ATM berlogo GPN maka biaya tranÂsaksi melalui merchant discount rate (MDR) tidak lagi mahal. Sebelumnya, tarif MDR yang dibebankan merchant atau pedaÂgang sebesar 1,6-2,2 persen, sementara dengan adanya logo GPN tarif MDR hanya 1 persen.
Dari catatan BI, hingga Mei 2018, kartu debit dengan logo GPN sudah tercetak sebanyak 937 ribu. Dari jumlah tersebut, terdapat 497 ribu kartu telah didistribusikan perbankan.
Menyoal ini, Direktur TranÂsaksional Banking PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso mengatakan, setidaknya biaya royalti yang perlu dibayarkan bank ke prinsipal asing sekitar 0,25 persen dari volume tranÂsaksi kartu debit/ATM.
"Tapi sekarang tidak ada lagi, sudah dihapus karena berpindah ke GPN. Penghematan lain dari penggunaan kartu GPN, yaitu dari sisi biaya administrasi kartu yang dibayarkan nasabah setiap bulannya. Dengan adanya GPN, biaya administrasi bisa dipangÂkas sekitar Rp 1.000 per bulan. Artinya, dalam setahun nasabah bisa menghemat Rp 12 ribu," tuturnya.
Saat ini, jumlah pemegang kartu debit/ATM BCA saja dengan jumlah mencapai 16,2 juta keping kartu. Maka, biaya dalam setahun untuk administrasi kartu dari para nasabah BCA saja, bisa mencapai Rp 194,4 miliar.
- KPU Jateng Tetapkan Luthfi-Yasin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
- Desa Curug, Sukses Laksanakan Pilkada Serentak dengan Tertib
- 1.246 Anggota Satlinmas Pekalongan Siap Amankan Pilkada 2024