Buntut Statement Wakil Ketua II KONI Jateng, Rukma Berikan Bocoran Anggaran KONI Jateng

Rukma Setyabudi.
Rukma Setyabudi.

Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Dr Drs Rukma Setyabudi menyoroti pernyataan Wakil Ketua Umum II KONI Jateng, Soedjatmiko di media.


Rukma pun membuka data soal anggaran KONI Jateng. Pertama, dana hibah yang didapatkan KONI Jateng pada tahun 2022, yaitu mencapai  Rp  59.150.000.000. 

Adapun Silpa 2022 di KONI Jateng bernilai  sekitar Rp 10,4 miliar yang dipergunakan untuk awal tahun 2023. 

Sementara anggaran Tahun 2023, menurut Rukma, KONI Jateng mendapatkan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Total nilai anggaran itu, yakni diambil secara dua tahap. Tahapan pertama, KONI Jateng telah mengambil anggaran sekitar Rp 50 miliar. Sisanya sebanyak Rp 6 miliar pada tahap kedua, namun belum diambil oleh KONI Jateng. 

Berdasarkan nilai anggaran seperti itu, pihaknya  turut mempertanyakan sistematika anggaran KONI Jateng dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan anggaran selama 1 tahun. 

Diketahui sebelumnya, Rukma berstatment terkait  kekecewaan mengenai anggaran untuk  menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tenis Meja Yunior Tahun 2023 tidak ada. 

"Jika sampai terjadi tidak ada anggaran, berarti sistematika anggarannya seperti apa?  Ini wajib kita pertanyakan.  Seharusnya, KONI Jateng terapkan sistem anggaran tiga hal, yaitu urgen, prioritas, dan penting. Artinya, sistematika anggaran itu dilihat dari terpenting dan sampai ke pilihan, "jelas Rukma, Minggu (8/10/2023). 

Dilanjutkannya, anggaran di KONI Jateng saat ini senilai Rp 60 miliar. Seharusnya, puluhan miliar tersebut bisa didistribusikan secara rata mulai dari kegiatan prioritas hingga kegiatan lainnya. 

Meskipun, angka yang didistribusikan itu berbeda dengan kegiatan prioritas dengan kegiatan lainnya. 

"Tiga prioritas, pertama Por Prov, insentif atlet dan pelatih dan Pra PON 2024. Titik beratkan ini dulu, kemudian kegiatan lainnya.Terpenting hari ini, semua (anggaran) itu rata dan semua terpenuhi untuk kegiatan apapun yang ada di KONI Jateng, dan sifatnya adalah kegiatan tahunan, "imbuhnya.

Dengan cara itu, menurut Rukma, sistematika anggaran bisa optimal dan maksimal untuk kegiatan olahraga selama 1 tahun. Sehingga, ia menyebut sudah tidak ada lagi yang menyatakan  tidak memiliki pos anggaran. 

"Enggak ada lagi ata-kata, tidak ada anggaran. Jadi bukannya dihilangkan, tetapi presentasenya yang berbeda. Karena, misal kegiatan seperti Kejurprov ini kan menjadi agenda tahuan, seharusnya masuk dalam sistematika anggaran, "katanya.

Sisi lain, Rukma mengungkapkan bahwa prestasi Jawa Tengah dalam mengikuti PON pada tahun 2016 sampai 2021 mengalami penurunan. 

Ia membeberkan Jateng mengakhiri  PON 2016 dengan berada di posisi keempat. Jateng sukses mengoleksi 32 emas, 56 perak, dan 85 perunggu.  Total yang diperoleh Jateng di PON 2016 yakni berjumlah 173 mendali. 

Sedangkan PON 2021 di Papua, Jateng di puncak klasemen yang berada di posisi keenam dengan 27 emas, 47 perak, serta 64 perunggu. 

*KONI Jateng Angkat Bicara*

Wakil Ketua Umum II KONI Jateng, Soedjatmiko menanggapi balasan statment dari Ketua PTMSI Jateng. Ia mengatakan bahwa pihaknya mengajukan anggaran untuk tahun 2023 yakni senilai Rp 120 miliar. 

Dalam pengajuan anggaran tersebut, menurutnya  semua tercover termasuk pembinaan Kejurprov dan pembinaan yunior. 

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan DPRD Jateng menyetujui besaran anggaran yang diajukan KONI Jateng, yakni sebesar Rp 60 miliar. 

"Kami ajukan Rp 120 miliar, tetapi disetujui oleh Pemprov dan DPRD hanya Rp 60 miliar, "terang dia, saat dikonfirmasi, Minggu siang. 

Pria yang juga Ketua Tim Verifikasi bantuan KONI Jateng kepada Pengprov Cabang Olahraga itu melanjutkan, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yaitu sudah dijabarkan mengenai anggaran dibagi 4 item.

Di antaranya, peningkatan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi (KISS), peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi. 

"Di item itu sudah terjabarkan misalnya apa fasilitasi pembudayaan olahraga apa saja, sudah ada. Kemudian peningkatan prestasi itu seperti pengiriman Pra PON, tuan rumah Pra PON, dan lain sebagainya, "kata dia. 

Semula, dosen FIK Unnes itu mengungkapkan pihaknya menganggarkan semua dalam kegiatan olahraga, termasuk pembinaan untuk penyelenggaraan Kejurprov.

"Tetapi karena anggaran tidak mencukupi, maka harus ada skala prioritas. Ketika bicara skala prioritas, namanya tanggung jawab olahraga itu tidak hanya di pemerintah saja, sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022, berbunyi tanggung jawab olahraga itu ada di pemerintah, masyarakat, dan organisasi keolahragaan, "ungkap Soedjatmiko. 

Sehingga, pihaknya mengakui dengan anggaran yang disetujui hanya Rp 60 miliar, tentunya tidak bisa mencukupi semua kegiatan Pengprov Cabang Olahraga. 

"Di provinsi lain juga sama, anggarannya lebih besar saja, tidak mencukupi itu. Sehingga, harus ada skala prioritas, "tambahnya.

*Legislator Jateng Turut Respon*

Sementara itu, Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PDIP, Asfirla Harisanto SE turut merespon ramainya pembahasan anggaran Kejurprov PTMSI di KONI Jateng.  Pria yang juga pernah menjadi Tim Badan Anggaran DPRD Jateng itu mengatakan,  bahwasanya penataan anggaran terdiri 3 sifat, yaitu urgen, wajib dan pilihan. 

"Dari situ bisa dilihat, misalnya KONI Jateng skala prioritasnya,  ada Porprov, insentif atlet dan pelatih dan Pra pon 2024. Jadi urusan prioritas ini posnya (anggarannya) lebih besar, sehingga yang lain yang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan itu menjadi kegiatan pilihan. Dan itu tidak boleh dikosongin, tetap diisi dengan jumlah presentase lebih kecil, "papar Asfirla. 

Asfirla juga menyinggung soal Silpa yang nilainya besar dan kecil.  Menurutnya, jika nilai Silpa kecil yakni menandakan perencanaan anggaran baik, namun sebaliknya jika nilai Silpa besar ialah patut dipertanyakan. 

"Untuk Silpa seharusnya setiap akhir tahun bisa ditekan, supaya tidak menjadi Silpa yang membesar. Jika Silpa semakin kecil, semakin baik didalam penyerapan, perencanaan di dalam penggunaan anggaran. Jika Silpa membesar, justru menjadi pertanyaan, "tambahnya.