Skip to content
Bupati Demak, Estianah, meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk membuat tanggul laut sepanjang 15 kilometer di pesisir Demak.
- Operasi Patuh Candi 2022, Dir Lantas Polda Jateng : Jawa Tengah Terkenal Santun dalam Berlalu Lintas
- Tjahjo Kumolo Wafat, Wali Kota Semarang : Beliau Sosok Low Profile
- Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia
Baca Juga
"Kami berharap pemerintah pusat membantu wacana pembangunan tanggul laut di pesisir Demak yang rawan banjir dan terancam musnah karena abrasi. Jadi, kita punya jalan kabupaten yang nantinya akan kita hidupkan lagi, jika tanggul laut sudah terbangun," terang Esti, saat menerima kunjungan kerja Dirjen Sumber Daya Air, Kementrian PUPR, di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kamis (23/6) siang.
Esti menambahkan, tanggul laut sepanjang 15 kilometer tersebut direncanakan akan membentang melewati empat kecamatan terdampak rob.
"Kita sudah berikan gambaran, nanti tanggul sepanjang 15 kilometer tersebut, menghubungkan empat kecamatan yang terdampak rob, yakni, Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung," tambah Bupati.
Dalam hitungan kasar, Bupati menyebut pembangunan proyek tanggul laut tersebut akan menelan anggaran sebesar 150 milyar rupiah.
"Dana Rp150 milyar itu masih hitungan kasar, kita perkirakan sebesar itu. Namun, secara rinci kita belum bisa sampaikan. Semoga tahun 2023 dapat terealisasi," pungkas Bupati Demak.
Sementara itu, Abdul Malik, Direktur Pengairan dan Irigasi, mengatakan akan membantu mulai dari periode desainnya.
"Tentu karena skala permasalahan sudah menahun, kita harus berhati-hati dalam mendesainya dan melakukan sesuatu yang cost efective," jelasnya.
Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah terdampak rob dan abrasi terparah di Jawa Tengah. Ironisnya, penurunan tanah yang semakin parah, belum juga mendapat respon cepat dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. 
- Resmikan Taman Parkour, Wali Kota Semarang Harap Warga Bisa Jaga Fasilitas Umum
- Ketua DPRD Salatiga : 22 Persen Tenaga Pendidik di Tanah Air Terindikasi Terpapar Intoleran
- Presiden Dorong Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lahan Tidak Produktif
